Moeldoko Ungkap Inisiator yang Ingin Lengserkan AHY Juga Temui Luhut

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, disebut pernah bertemu dengan kader dan mantan kader Partai Demokrat yang menginisiasi adanya pergantian kepemimpinan di partai berlambang mercy itu.

Pertemuan antara Luhut dan mantan kader Demokrat tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Namun demikian, mantan Panglima TNI itu tak menjelaskan secara detail mengenai kapan waktu dan tempat diadakannya pertemuan tersebut.

Baca Juga: Faksi Marzuki Alie Hingga Anas Bersatu Ingin Kudeta AHY, Ada Kemungkinan Muncul Demokrat Tandingan

Moeldoko menjelaskan, ketika Luhut menggelar pertemuan dengan kader dan mantan kader Demokrat tersebut, tidak terjadi keributan seperti yang dialami dirinya.

Karena itu, Moeldoko menyayangkan pertemuan dirinya dengan kader dan mantan kader Partai Demokrat justru berbuntut panjang, bahkan menjadi polemik belakangan ini.

Padahal, kata dia, kasus yang dialaminya saat ini sama persis dengan yang terjadi pada Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

"Jadi, dinamika dalam sebuah parpol itu biasa. LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) juga pernah cerita sama saya, pernah didatangi mereka-mereka, case sama. Tapi enggak ribut begini," kata Moeldoko dalam keterangan persnya pada Rabu (3/3/2021).

Baca Juga: Terkait Isu Kudeta, Herman Khaeron: Partai Demokrat Tidak Pernah Mengeluarkan Nama

Lebih lanjut, Moeldoko membantah jika dirinya ingin maju mencalonkan diri menjadi presiden.

Moeldoko merasa perlu menyampaikan demikian untuk menjawab tudingan Partai Demokrat, yang menyebut dirinya ingin mengambil alih paksa partai untuk kendaraan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Moeldoko mengatakan, tidak berniat untuk maju menjadi calon presiden (capres). Saat ini saja, dia mengaku, sudah terlalu banyak disibukkan dengan pekerjaannya, sehingga tak ada waktu untuk mengurusi pencapresan.

"Dibilang mau jadi Presiden lagi, yang enggak-enggak saja. Kerjaan gue setumpuk, ngurusi yang enggak-enggak saja," ujar Moeldoko.

Baca Juga: Soal DPP Partai Demokrat Pungut Iuran ke DPC Dibantah: Tidak Pernah Ada Setoran

Moeldoko lantas menganggap tudingan Partai Demokrat tersebut sebagai dagelan. "Ini kayak dagelan saja, lucu-lucuan saja," katanya.

"Emangnya gue bisa, itu gue todongin senjata para DPC (Dewan Pimpinan Cabang)-nya? Semua kan ada aturan AD/ART dalam sebuah partai politik, jangan lucu-lucuan begitu lah."

Sementara itu, kader senior Partai Demokrat, Yus Sudarso, membeberkan sejumlah pihak yang hendak mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, ada empat faksi yang hendak bersatu ingin mengkudeta putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dari tampuk kepemimpinan Partai Demokrat.

Baca Juga: Ketum Pertama Partai Demokrat Angkat Bicara, Mengaku Namanya Dicatut

Keempat faksi tersebut yakni, pertama, faksi pendiri sekaligus notabennya faksi dari ketua umum pertama, Subur Budi Santoso.

Lalu, faksi kedua merupakan faksi ketua umum Partai Demokrat hasil kongres tahun 2005 di Bali, yaitu Hadi Utomo.

Berikutnya, faksi Anas Urbaningrum hasil dari konferensi Bandung pada tahun 2010. Keempat, faksi Marzuki Alie. 

Yus mengatakan, keempat faksi yang hendak mengambil alih Partai Demokrat itu karena melihat tantangan partai yang kini semakin berat.

Karena alasan itulah, Yus menambahkan, mereka sepakat untuk mendorong Moeldoko menjadi pimpinan Partai Demokrat.

Baca Juga: AHY Langsung Instruksikan Seluruh Kader Demokrat: Rapatkan Barisan, Pertahankan Soliditas

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya menyebut ada upaya kudeta mengambil Partai Demokrat yang digagas sejumlah orang baik kader aktif, nonaktif, dan pejabat tinggi di lingkaran Presiden Jokowi.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'paksa' Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.

Baca Juga: Pengamat: PPP dan Golkar Pernah Dibelah, Saat Ini Sepertinya Demokrat yang Sedang Digoyang

Caranya, lanjut AHY, konsep dan rencana yang dipilih mereka untuk mengganti paksa Ketum PD yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).