Pengamat: Partai Demokrat Punya Hak Untuk Klarifikasi Kepada Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi Ketua Umum secara paksa.

AHY mengungkapkan, gerakan kudeta ini didalangi lima orang, salah satunya sosok yang ia sebut sebagai pejabat pemerintah.

Baca Juga: Klaim Miliki Bukti Soal Kudeta, Partai Demokrat: Kami Menjaga Kedaulatan Partai

AHY menambahkan, upaya kudeta tersebut rencananya dilakukan melalui kongres luar biasa, KLB.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu, BAPPILU Partai demokrat, Andi Arief menuding Moeldoko sebagai orang dekat Presiden yang ingin mengambil alih kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meminta Partai Demokrat tidak menghubung-hubungan isu ini dengan pihak istana.

Baca Juga: Moeldoko Disebut Dalam Isu Kudeta, Pengamat: Ada Keuntungan Elektoral Bagi Partai Demokrat

Namun Moeldoko mengakui pernah menerima kunjungan orang-orang yang membahas dinamika di Partai Demokrat, di kediamannya.

Mantan Wasekjen Partai Demokrat, Darmizal mengaku sudah mengenal Moeldoko sejak 1996 lalu.

Mengenai isu pertemuan Moeldoko dengan kader Demokrat, Darmizal mengatakan, masalah yang dihadapi saat ini adalah internal partai.

Partai Demokrat harus menyelesaikan masalah ini sesuai dengan mekanisme dan proses yang diatur konstitusi partai, dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat

Seperti apa kebenaran, di balik gonjang ganjing tudingan kudeta di Partai Demokrat?

Apa yang sesungguhnya terjadi hingga membuat Ketua Umum Partai Demokrat mengumumkan ada gerakan yang ingin menjatuhkan kepemimpinannya ke hadapan publik?

Kita bahas bersama Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, ada Politisi PDI-Perjuangan Dedy Sitorus dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.