Bakamla Sesalkan Sanksi Ringan Bagi Kapal Asing Yang Langgar Aturan di Wilayah Kedaulatan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Keamanan Laut melalui kepalanya, Laksamana Madya Aan Kurnia menyesalkan sanksi ringan yang diterapkan kepada kapal asing pelanggar aturan di dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Bakamla melihat, sanksi maksimal Rp 200 juta tak sebanding dengan muatan tanker asal Iran berupa BBM senilai 1,8 triliun rupiah.

Seperti dilansir dari Kompas.com, Aan Kurnia mengungkapkan hal tersebut menyusul penangkapan dua tanker besar, MT. Horse asal Iran dan MT. Freya asal Panama, Minggu (24/1/2021), saat sedang transfer muatan di perairan Pontianak, Kalimantan Barat, wilayah luar Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI. 

Laksamana Madya Aan Kurnia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2/2021) mengatakan, "Ini berlaku mutlak hukum atau UU kita. Tapi permasalahannya, sanksinya masih administratif lagi. Ini saya agak-agak susah,".

Aan menjelaskan, dalam hukum internasional yang termuat di United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) disebutkan, kapal asing mempunyai hak lintas damai di ALKI.

Baca Juga: Detik-detik Bakamla RI Tangkap 2 Kapal Tanker Asing

Dalam aturan tersebut, papar Laksamana Madya Aan, kapal asing yang melewati ALKI juga harus berjalan secepat-cepatnya, tidak boleh melaksanakan kegiatan, tidak boleh mengapung, tidak boleh melego jangkar, dan tidak boleh mematikan Automatic Identification System (AIS) atau sistem identifikasi otomatis.

Akan tetapi, ketika peristiwa penangkapan itu terjadi, kedua tanker tengah melego jangkar di perairan Indonesia, bukan di wilayah ALKI. Artinya, hukum nasional berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan kedua tanker ini.

Dalam pemeriksaannya, tanker tersebut ternyata memuat BBM dengan nilai 1,8 triliun rupiah. Menurut Aan, nilai BBM yang dibawa tanker tersebut tidak sebanding dengan sanksi yang diterapkan dalam aturan yang ada.

Baca Juga: Bakamla Tangkap 2 Kapal Tanker Asing di Perairan Pontianak, Diduga Lakukan Transfer BBM Ilegal

Di mana pelanggar hanya diberikan sanksi administratif berupa denda tertinggi sebesar Rp 200.000.000. "Itu paling tinggi, itu aturan kita sendiri. Di sini yang mengatur dan kita tidak bisa mengubah," kata Aan.

Pihaknya sendiri telah mengadukan hal tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sebelumnya diberitakan, kedua kapal super tanker tersebut diamankan KN Pulau Marore 322 di Perairan Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (24/01/2021). Diduga, kedua kapal tersebut melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal.

Baca Juga: Begini Kronologis Penangkapan 2 Kapal Tanker Yang Diduga Transfer Minyak Illegal

Selain itu, kedua super tanker itu diduga dengan sengaja menutup nama lambung kapal dengan kain, serta mematikan AIS untuk mengelabui aparat penegak hukum Indonesia.

Diduga kedua kapal tanker tersebut melanggar hak lintas transit pada ALKI I dengan keluar dari batas 25 mil laut ALKI. Kemudian, melakukan lego jangkar di luar ALKI tanpa izin otoritas terkait, melaksanakan ship to ship transfer BBM ilegal, tidak mengibarkan bendera kebangsaan, AIS dimatikan, serta MT Freya melaksanakan oil spill.