JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap upaya kudeta Partai Demokrat melibatkan salah satu pejabat negara yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Hal ini memantik komentar dari Peneliti senior di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Mujani.
Bahkan dia meminta kepada Moeldoko untuk mengundurkan diri dari posisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sebagaimana disampaikannya dalam akun Twitter pribadinya @saiful_mujani pada Selasa (2/2/2021).
“tapi nasi sudah jadi bubur. langkah kesatria adalah pak muldoko mengundurkan diri dari ksp untuk menjaga kehormatan kantor presiden dan presiden sendiri,” tulis Saiful Mujani.
tapi nasi sudah jadi bubur. langkah kesatria adalah pak muldoko mengundurkan diri dari ksp untuk menjaga kehormatan kantor presiden dan presiden sendiri.
— saiful mujani (@saiful_mujani) February 1, 2021
Baca Juga: Demokrat Tuding Moeldoko, Politisi Senior Demokrat Malah Sebut Pengangkatan AHY Cacat Hukum
Menurut Saiful, ikut campurnya Moeldoko dalam politik internal Partai Demokrat bisa disebut sebagai konflik kepentingan. Pasalnya, Moeldoko tengah menjadi pejabat KSP.
Oleh karena itu Saiful menilai bahwa mundurnya Moeldoko sangat penting untuk menjaga martabat Kantor Presiden dan Presiden Joko Widodo.
Namun, kata Saiful, Moeldoko semestinya mengundurkan diri dari KSP sebagai langkah kesatria dan untuk menghormati Presiden.
Karena jika tidak mengundurkan diri, Presiden dinilai sudah mengintervensi dan bahkan, Jokowi disebut sebagai otoritarianisme oleh pihak luar.
Menurut dia, jika pejabat negara ikut campur dalam politik internal partai orang lain dianggap sebagai tindakan kasar.
“wow, pejabat negara cawe2 politik internal partai orang. kasar pak jendral,” cuit Saiful Mujani.
kl pak muldoko mau cawe2 dg internal demokrat, gabung aja dg demokrat. pengaruhi kader2 lainnya untuk ambil alih kepemimpinan demokrat. jangan pada posisi dengan jabatan kepala ksp ikut cawe2. konflik kepentingan. jaga maratabat kantor presiden dan presiden yang dilayaninya.
— saiful mujani (@saiful_mujani) February 1, 2021
Bahkan pria yang juga Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini menyarankan kepada Moeldoko untuk bergabung saja dengan Partai Demokrat.
Hal ini lantaran Moeldoko ingin ikut campur dalam politik internal tersebut.
Lantas bagaimana jika Moeldoko tak mundur atau mengundurkan diri dari posisi Kepala KSP? Pada cuitannya itu Saiful Mujani menilai bahwa Moeldoko harus dimundurkan agar tak berkembang opini bahwa Presiden Jokowi mengintervensi internal Partai Demokrat.
Sebaba, menurut dia saat ini telah berkembang di luar negeri adanya anggapan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi sudah muncul lagi otorianisme.
“kl tak@mengundurkan diri ya dimundurkan dari pada opini tak sehat bahwa presiden intervensi internal partai orang. para indonesianis di luar udah berlesimpulan di bawah presiden jokowi otoritarianisme udah kembali. apakah mau mengkonfirmasi kesimpulan itu?,”tulis Saiful Mujani sembari menautkkannya ke akun salah satu Indonesianis dari Australian National University Marcus Mietzner di @MarcusMietzner
kl tak@mengundurkan diri ya dimundurkan dari pada opini tak sehat bahwa presiden intervensi internal partai orang. para indonesianis di luar udah berlesimpulan di bawah presiden jokowi otoritarianisme udah kembali. apakah mau mengkonfirmasi kesimpulan itu? @MarcusMietzner
— saiful mujani (@saiful_mujani) February 1, 2021
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyebut bahwa Moeldoko yang ingin meng-"kudeta" kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," kata Andi Arief dalam Twitternya.
Baca Juga: Internal Partai Demokrat Memanas, Senior Sebut DPP Pungut Iuran ke DPC
Andi lantas mengungkapkan alasan AHY mengirimkan surat kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait kudeta tersebut.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," pungkasnya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.