Roundup: Kudeta Myanmar dan Tuduhan Kudeta Orang Dekat Jokowi di Partai Demokrat

NAYPYDAW, KOMPAS.TV - Militer Myanmar merebut kepemimpinan negara itu pada Senin (1/2/2021). Itu terjadi setelah hubungan militer dengan pemerintahan Aung San Suu Kyi memanas selama berminggu-minggu.

Ini adalah buntut dari ketidakpuasan militer atas aktivitas politik Suu Kyi.

Militer menuduh putri Aung San, pendiri bangsa Myanmar itu dan partainya NLD mencurangi pemilu pada November 2020. Dalam pemilu itu, NLD menang telak.

Namun, militer Myanmar mengklaim menemukan 10 juta praktek kecurangan pemilu dan mendesak panitia pemilu merilis daftar pemilih. Militer Myanmar ingin mengecek sendiri kecurangan itu.

Baca Juga: Ini Panduan Lengkap untuk Memahami Kudeta Myanmar dan Mengapa Aung Sang Suu Kyi Ditahan

Tentara telah menyatakan keadaan darurat nasional dan mengambil alih kekuasaan selama 12 bulan ke depan.

Mantan Jenderal Myint Swe, Wakil Presiden saat ini akan naik menjadi pelaksana tugas presiden hingga tahun depan.

Myawaddy TV milik militer mengumumkan bahwa Myint Swe telah menandatangani keputusan untuk menyerahkan kendali langsung atas “undang-undang, administrasi dan peradilan” kepada Min Aung Hlaing.

Singkatnya, militer mengontrol langsung legislatif, eksekutif dan yudikatif atau seluruh pilar demokrasi Myanmar.

Dalam kudeta ini, Aung San Suu Kyi juga dijadikan tahanan rumah bersama beberapa pejabat pemerintah lainnya.

Baca Juga: Min Aung Hlaing yang Kini Pimpin Myanmar, Ternyata Terlibat Dalam Genosida Muslim Rohingya

Kudeta ini adalah kudeta kesekian kali oleh militer Myanmar. Militer Myanmar sejak lama telah mencengkeram negara ini.

Junta militer telah berkuasa sejak 1962. Meski masyarakat Myanmar berkali-kali melancarkan protes, militer tak juga bergeming.