Masinton: Pidato AHY Mengganggu Pemerintahan, Jangan sampai Muncul Jokowi Melanggar Janjinya

Sebelumnya dalam Rapat Pimpinan Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. AHY menilai gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY.

AHY mengatakan, gerakan tersebut juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski demikian, AHY mengaku tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

“Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” jelasnya.

Baca Juga: Ini Sosok yang Disebut AHY Akan Rebut Paksa Partai Demokrat

Sosok yang akan Rebut Paksa Partai Demokrat

Agus lantas membeberkan sosok yang dianggap akan merebut paksa partainya.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," ungkap AHY.

Sementara itu, ada satu pejabat tinggi negara yang bukan kader namun perannya sangat menonjol.  

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Menurut Agus, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor  tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar Agus.

Baca Juga: AHY Sebut Ada Rencana Kudeta Partai Demokrat demi Kursi Presiden 2024