PDIP Tantang AHY Umumkan Siapa Sosok yang akan Rebut Paksa Demokrat di Lingkaran Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masintin Pasaribu angkat bicara menanggapi pernyataan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Masinton meminta AHY berani untuk menyampaikan secara gamblang siapa pihak yang dimaksudnya ingin mengambil alih Partai Demokrat.

Masinton menilai bahwa apa yang disampaikan AHY dalam pidato dugaan gerakan ambil alih Partai Demokrat dapat mengganggu sistem demokrasi yang sedang berjalan.

Baca Juga: Ini Sosok yang Disebut AHY Akan Rebut Paksa Partai Demokrat

Pasalnya, hal tersebut bisa menjadi informasi liar jika AHY tidak mengungkap secara gambalang siapa orang yang dimaksudnya.

"Saya berharap Pak AHY bisa menyampaikan secara gamblang siapa orang yang dimaksud dalam pidato tersebut, karena apa yang disampaikan olehnya ini mengganggu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi)" kata Masinton kepada KOMPAS TV, Senin (1/2/2021).

Bukan hanya itu, lanjut Masinton, pidato AHY tersebut juga memunculkan spekulasi bahwa Jokowi melanggar janjinya menjaga tatanan demokrasi. Sebab, pada dasarnya kedaulatan sebuah partai politik (parpol) harus dihormati.

"Jangan sampai muncul kalimat bahwa Jokowi melanggar janjinya untuk menjaga tatanan demokrasi saat ini. Kedaulatan sebuah partai politik harus kita hormati," jelas Masinton.

Baca Juga: Ini Sosok yang Disebut AHY Akan Rebut Paksa Partai Demokrat

Sebelumnya dalam Rapat Pimpinan Partai Demokrat, Agus Yudhoyono mengungkapkan tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. AHY menilai gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY.

AHY mengatakan, gerakan tersebut juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY lantas membeberkan sosok yang dianggap akan merebut paksa partainya.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," ungkap AHY.

Sementara itu, ada satu pejabat tinggi negara yang bukan kader namun perannya sangat menonjol.  

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Menurut Agus, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor  tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar Agus.

Meski demikian, AHY mengaku tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) dalam permasalahan ini.

“Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” jelasnya.

Baca Juga: Habiburokhman Nilai AHY Lakukan Gimik Politik Picisan