Survei Balitbang Partai Demokrat: Masyarakat Tidak Yakin Keamanan Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV- Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)  DPP Partai Demokrat mengadakan survei nasional secara daring terkait isu keamanan vaksin. Hasilnya, pelaksanaan vaksinasi yang dimulai 13 Januari 2021 lalu, masih dibayang-bayangi ketidaktahuan publik.  

Data yang dikumpulkan menunjukkan ada 68,8 persen responden mengaku tidak yakin atau tidak tahu apakah vaksin yang disediakan pemerintah saat ini bermanfaat untuk mencegah penyakit covid-19. 
Hanya 31,2 persen saja yang merasa tahu akan manfaat vaksin yang disediakan pemerintah itu. 

Menurut Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo, fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih gencar lagi melakukan komunikasi yang efektif untuk meyakinkan masyarakat. 

Baca Juga: Dapat Tambahan 248.600 Dosis, 31 Daerah di Jawa Tengah Siap Vaksinasi Corona Serentak

"Survei nasional Kemenkes bulan September 2020 menemukan sekitar 34% responden ragu-ragu dan tidak mau divaksinasi," kata Tomi, dalam acara "Menimbang Strategi Vaksinasi Nasional Covid-19" , Minggu (24/1/2021).

Menurut Tomi, survei Balitbang Demokrat dan survei Balitbang Kompas juga menemukan tren serupa. "Jangan sampai masyarakat makin ragu,” tambahnya.

Survei Balitbang Demokrat juga menemukan ketidakyakinan ini didorong terutama oleh ketidaktahuan responden terhadap keamanan vaksin dan kemampuan (efikasi) vaksin dalam menanggulangi virus Covid-19. 

Ada 65 persen responden yang mengaku tidak tahu apakah vaksin yang saat ini disediakan oleh pemerintah aman untuk digunakan. Sedangkan 55,1 persen responden saat ini tidak tahu apakah vaksin yang dibeli pemerintah saat ini bisa mencegah virus covid-19.

Baca Juga: Partai Demokrat Mengatakan Bahwa RUU Cipta Kerja Belum Memiliki Urgensi

Sementara  Deputi Riset & Survei Balitbang DPP Partai Demokrat M Jibriel Avissena, mengungkapkan faktor ketidaktahuan ini dominan muncul saat responden ditanya merek vaksin apa yang lebih efektif dalam mengatasi virus covid-19. 

Hasilnya, 70,7 persen responden menjawab tidak tahu merek apa yang lebih efektif. Sedangkan  responden yang mengetahui merek yang lebih efektif, sebagian besar  (16,1 persen) memilih merek vaksin Pfizer Inc & biotech. 

Sedangkan vaksin yang dibeli pemerintah Indonesia saat ini, Sinovac,  dipilih oleh 6,6 persen responden.

Pemerintah pun masih memiliki pekerjaan rumah cukup besar, mengingat masih ada 26,5 persen responden yang tidak tahu atau merasa pemerintah belum membeli vaksin covid-19.

Kepala Biro Kesehatan DPP Partai Demokrat Dokter Aryoseno Hindarto mengungkapkan masih terjadi kebingungan diantara para tenaga kesehatan tentang tata laksana vaksin. “Jangan sampai tenaga kesehatan yang sudah yakin menjadi ragu-ragu, karena proses pendaftarannya tidak selalu mudah,” katanya. 

Baca Juga: Partai Demokrat: Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Survei nasional persepsi publik mengenai vaksin Covid-19 dilaksanakan secara daring  pada tanggal 21-28 Desember 2020. Total sampel akhirnya sebesar 1.000 responden, dengan proporsi sampel mendekati proporsionalitas populasi untuk jenis kelamin, usia, dan provinsi tempat tinggal.

Dalam laporan penutupnya, Partai Demokrat merekomendasikan kepada pemerintah agar  mengedukasi para tenaga kesehatan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama agar penerimaan masyarakat lebih luas. Jangan lagi mengandalkan selebriti atau buzzer. Lakukan komunikasi yang persuasif, jangan represif. 

Sementara praktisi komunikasi yang juga inisiator jejaring Pandemic Talks Firdza Radiany, mengingatkan pemerintah jangan lagi cherry picking (pilih-pilih informasi)  sehingga masyarakat tidak tahu situasi yang sebenarnya. 

Firdza juga menyoroti pelaksanaan vaksin di kalangan tenaga kesehatan. “Rejection rate-nya masih sekitar 15 persen,” papar Firdza yang juga analis big data ini.