Anggota DPR Soal Usulan Anies: Pusat dan Daerah Harus Satu Komando Tangani Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV - Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyerahan penanganan Covid-19 se-Jabodetabek ke Pemerintah Pusat menuai berbagai tanggapan.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia ikut mengomentari usulan Anies Baswedan tersebut.

Menurutnya harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penanganan penyebaran Covid-19 yang makin melonjak ini.

Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Sudah Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

"Saya kira memang kita sadari, pandemi Covid-19 semakin melonjak. Perlu koordinasi pusat dan daerah. Harus satu komando," kata Doli saat ditemui Jurnalis Kompas TV Leo Taufik di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Menurutnya, pemerintah daerah harus mempercayai pemerintah pusat dan mengikuti apa yang diinstruksikan. Karena yang sering terjadi instruksi pemerintah pusat tidak diindahkan oleh kepala daerah.

Sejauh ini, kata Doli, masalah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah komunikasi dan koordinasi dalam penanganan Covid-19.

"Hindari masalah kepentingan politik tertentu. Fokus menyelamatkan negara saja," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Baca Juga: Anies Usul Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19, Bima Arya: Ini Perlu Diperjelas

Hal itu diusulkan agar pemerintah pusat turun tangan membantu menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga atau Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).

Permintaan itu diajukan Pemprov DKI karena kapasitas rumah sakit (RS) khusus pasien virus Corona (Covid-19) di Jakarta hampir penuh.

“Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek. Sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Selasa (19/1/2021).

Riza mengatakan saat ini kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta hanya tinggal 13 persen.

Dengan fakta ketersediaan kapasitas itu, Riza menegaskan rumah sakit atau fasilitas kesehatan di Jakarta tidak pernah menolak pasien Covid-19 dari daerah manapun.