Penyebaran Covid-19 Belum Terkendali, Menkes Budi Sadikin: Cara Testingnya Salah

JAKARTA, KOMPAS.TV- Penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia selama ini seperti jalan ditempat. Kasus baru bermunculan dan terus mencatatkan rekor. Padahal upaya  3T (testing, tracing, dan treatment) terus dilakukan. Tapi, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hal itu salah secara epidemiologis. 

"Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi kok naik terus. Sebab, yang dites orang kayak saya. Setiap kali mau ketemu Presiden dites. Barusan saya di-swab. Seminggu bisa lima kali swab karena masuk Istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya," kata Budi Gunadi dalam Dialog Warga "Vaksin & Kita" Komite Pemulihan Ekonomi Transformasi Jabar yang disiarkan melalui kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Bakal Tetapkan Wilayah Prioritas Penerima Vaksin Covid-19, Ini Kriterianya

Menurut Budi, testing Covid-19 selama ini justeru  salah secara epidemiologi. Penyebabnya, proses testing itu sebagian di antaranya menyasar kepada pihak yang itu-itu saja.  Misalnya, satu orang bisa dites sampai berkali-kali. Padahal, kata  mantan Wakil Menteri BUMN ini, hal itu tidak efektif. Seharusnya yang dites adalah suspek Covid-19.
   

Budi menjelaskan bahwa  melakukan 3T memang penting, seperti menambal kebocoran ketika hujan.  Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat.

Baca Juga: Setelah Divaksin, Menkes Budi Sadikin Merasa Tambah Ngantuk

Budi mengetahui kesalahan itu setelah diberi tahu  oleh  temen-temen dokter. Bahwa yang dilakukan  bukan testing mandiri. Tapi yang  dites adalah  orang yang suspek.  

"Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti lima  kali dites standar WHO,  1 per 1.000 per minggu. Tapi enggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi," paparnya.

Menurut Budi hal-hal semacam ini harus segera dibereskan. "Sebagian ada di tempat saya urusan testing tracingnya,"ujarnya.

Namun, Budi mengingatkan, kepala daerah juga harus turut serta, sebab  puskesmas tidak di bawah Kemenkes lagi.