Ada Pemenuhan Kesejahteraan Personel Polri dalam Kebijakan Calon Kapolri, Ini Isinya!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

DPR memberikan kesempatan kepada Komjen Listyo Sigit untuk menyampaikan arah kebijakannya. Salah satunya dalam hal peningkatan motivasi dan kinerja personel Polri.

Khususnya terkait dengan masalah perumahan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak pegawai lainnya.

Baca Juga: Calon Kapolri: Tidak Boleh Lagi Ada Hukum Tajam ke Bawah Tapi Tumpul ke Atas

"Penambahan perumahan Polri akan kita laksanakan melalui kerjasama dengan ASABRI, mempersiapkan asrama-asrama dengan Kementerian PUPR, kemudian bagaimana kami nanti akan bekerja sama dengan dunia perbankan dan para pengembang sehingga anak buah kami bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman," papar Komjen Listyo.

Sementara terkait dengan pelayanan kesehatan melalui standarisasi RS Polri dengan peningkatan kelas rumah sakit, serta peningkatan kapasitas dan kemampuan rumah sakit Polri dalam penanganan penyakit.

Diharapkan kedepannya, bagi anggota Polri yang melakukan dinas di daerah terpencil dapat mendapatkan pelayanan yang sama dengan personel lain yang berada di perkotaan.

Baca Juga: Kebijakan Calon Kapolri Soal Perbaikan Layanan dari Sikap, Perilaku, Hingga Pungli oleh Oknum Polri

"Sehingga tidak perlu repot-repot anggota yang berada di daerah terpencil harus berangkat ke kota untuk mendapatkan standar pelayanan rumah sakit," sambungnya.

Selain itu, adapun peningkatan persiapan untuk personel yang akan menjalani purna tugas.