Pemerintah Buka Opsi Vaksinasi Mandiri untuk Karyawan, Begini Mekanisme dan Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Namun demikian, vaksinasi mandiri tersebut bukan untuk perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

Baca Juga: Menkes Minta Masyarakat Indonesia Dukung Vaksinasi Covid-19

"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021), dikutip dari Kompas.com.

Budi menjelaskan, perusahaan akan diizinkan untuk membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan dengan harapan vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

Baca Juga: Puan Maharani Ajak Pemuka Agama Menyukseskan Program Vaksinasi Covid-19

"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknaya pengadaannya di luar pemerintah saja," ujar Budi.

"Pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri."

Adapun syaratnya, kata Budi, vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diiizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca Juga: Klarifikasi dan Permohonan Maaf Raffi Ahmad Terkait Foto Berkerumun Tanpa Masker Usai Divaksin

Selain itu, data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah, sehingga tidak ada tumpang tindih ke depannya.

"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi.

Kendati begitu, Budi menegaskan, opsi ini masih dalam diskusi di lingkup pemerintah. Artinya, ini belum final.

Baca Juga: Menkes Budi Sadikin: Vaksinasi Jangan Dipersepsikan Ancaman

Ia mengatakan, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

"Itu belum final. Itu masih dalam diskusi, karena kami takutnya sensitif kalau misalnya tidak ditata dengan baik. Kami welcome diskusikan itu," kata Budi.

Baca Juga: Usai Presiden Jokowi, Giliran Menkes Disuntik Vaksin Covid-19