PDIP: Belum Ada Tawaran Risma Jadi Menteri Sosial, Hak Bu Mega

JAKARTA, KOMPAS.TV- Beredar kabar Walikota Surabaya Tri Rismaharini disebut-sebut mendapat tawaran untuk menjadi Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Juliari Batubara yang mengundurkan diri tersangkut dugaan korupsi dana bansos.

Namun kabar itu ditepis oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. 

"Saya belum mendengar informasi adanya tawaran Presiden Jokowi kepada Bu Risma untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari,"  kata Basarah yang juga wakil ketua MPR ini, Senin (14/12/2020).

Baca Juga: Risma Disebut Dapat Tawaran Jadi Menteri Sosial Menggantikan Juliari Batubara

Menurut Basarah, yang memiliki hak untuk mengusulkan kadernya ke presiden hanyalah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

"Urusan mengenai siapa kader PDI Perjuangan yang akan ditugaskan dan diusulkan kepada Presiden menjadi menteri Kabinet Indonesia maju adalah wewenang dan hak prerogatif Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan," ujarnya.

Dan keluarga besar PDI Perjuangan tidak akan turut campur, semua diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk diusulkan kepada presiden untuk menjadi Mensos.

Di sisi lain, menjadi hak prerogatif presiden juga untuk mengangkat siapa saja yang pantas menjadi calon pembantunya. "Dan mengenai keputusan pengangkatan seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi," ujar Basarah.

Baca Juga: Tokoh NU Setuju Risma Jadi Mensos: Kepercayaan Masyarakat Tinggi dan Piawai Urus Kemanusiaan

Seperti diketahui, Risma disebut dapat tawaran Mensos menggantikan Juliari Batubara. 

Kabar itu disampaikan Plt Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (DPP)  Yusuf Lakaseng.  "Saya dapat kabar bahwa Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju," kata Yusuf Lakaseng seperti dilansir Antara, Senin (14/12).

Yusuf meyakini Risma dapat langsung menjadi menteri. Terlebih, menurutnya, kota yang dipimpin Risma sudah menjadi kota yang mendunia.

"Di Surabaya, wali kota bisa langsung meloncat ke menteri, tanpa harus menjadi Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu. Ini menunjukkan kalau Surabaya itu kota mendunia," ujarnya.