Korupsi Mensos Juliari, Publik Teringat Cara Gus Dur Urus Kemensos, Bubarkan!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mensos Juliari Batubara yang diciduk KPK soal korupsi bansos kini menjadi sorotan publik. Publik lantas kembali mengingat langkah Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang membubarkan Kementerian sosial atau dulu namanya masih Departemen Sosial (Depsos) karena departemen tersebut rawan dinilai Gus Dur rawan korupsi.

Dalam sebuah wawancara dengan Andy F Noya per 31 Desember 2009, Gus Dur mengatakan bahwa Depsos dibubarkan karena korupsinya yang sudah sangat besar.

Sedangkan dalam lanskap yang lebih luas, langkah Gus Dur membubarkan Depsos saat itu karena kerja sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang hanya menjadi fasilitator masyarakat. Kerja sosial seharusnya dilakukan oleh masyarakat.

Baca Juga: Sebelum Ditangkap KPK, Mensos Juliari Ingatkan Warga Penerima Bansos: Jangan Buat Beli Rokok

Hal tersebut termaktub dalam buku Menjerat Gus Dur di halaman 146 karya Virdika Rizky Utama.

Peneliti Gus Dur tersebut mengamini bahwa urusan sosial adalah soal solidaritas.

"Kita tidak pernah kekurangan solidaritas. Dengan adanya lembaga macam Depsos itu, malah tidak muncul solidaritas yang mestinya tumbuh secara organik," kata Virdika dalam pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (7/12/2020).

Hal itu, menurut Virdi, terlihat dari rumitnya birokrasi dan lain sebagainya.

"Gus Dur dulu bilang enggak perlu departemen atau lembaga buat urus sosial masyarakat. Cukup perlu fasilitator masyarakat saja," katanya.

Berkaca kepada kebijakan Gus Dur dan bagaimana Kemensos saat ini, Yenny Wahid sebagai putri sulung Gus Dur menilai kasus korupsi yang terjadi di Kemensos sudah sampai tahapan yang sangat memprihatinkan.

Baca Juga: Saat Polisi Tersentil Guyonan Gus Dur - Opini Budiman Eps. 13

"Dia mengkorupsi bantuan untuk rakyat miskin yang sedang terjepit karena pandemi. Menurut saya itu sudah sangat keterlaluan," kata Yenny dalam pesan singkat kepada Tribunnews.

Dirinya berharap agar para pejabat di lingkungan Kemensos bisa mengerti keadaan rakyat.

"Rakyat saat ini sedang sangat susah. Tolonglah para pejabat bisa lebih bertenggang rasa. Kalau tidak bisa membantu, minimal tidak mencuri hak mereka," pungkasnya.