Mendagri Tito: Membiarkan Kerumunan Sama Saja Membiarkan Rakyat Saling Bunuh Tanpa Senjata

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia secara virtual pada Senin, (30/11/2020).

Pada kesempatan itu, Mendagri mengingatkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 tetap dijalankan secara konsisten oleh para bupati dan walikota di daerahnya masing-masing, terutama menyangkut protokol 3 M, yakni: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Apalagi pada saat yang sama Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa kasus Covid-19 terus memburuk di sejumlah daerah. 

Baca Juga: Tito Karnavian Keluarkan Instruksi: Jika Dilanggar, Gubernur, Wali Kota dan Bupati Diberhentikan

“Saya sudah zoom meeting dengan kepala daerah, bupati/wali kota untuk mengingatkan dan sekaligus memberikan arahan agar semua kepala daerah benar-benar konsisten dalam menegakan Prokes 3M, dan mencegah kerumunan yang berpotensi penularan, demi keselamatan rakyat masing-masing,” ujar Mendagri dalama keterangannya Senin malam (30/11/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga meminta agar para kepala daerah untuk terus fokus pada 3T (testing secara lebih agresif, tracing contact untuk membendung cluster penularan, dan treatment).

“Serta meningkatkan sistem kesehatan seperti tempat karantina dan rumah sakit berikut sarana-prasarana dan obatnya,” tandas Mendagri.

Mendagri meminta para kepala daerah untuk melakukan langkah proaktif guna mencegah kerumunan yang berpotensi penularan, serta menindak tegas bagi yang melanggar setelah diberikan peringatan.

“Membiarkan kerumunan yang berpotensi penularan sama saja dengan membiarkan rakyat saling membunuh. Bukan dengan senjata, tapi saling menularkan virus yang membahayakan,” ujar Mendagri.

Baca Juga: Ganjar Tanggapi Mendagri, Kepala Daerah Bisa Dicopot

Sementara itu, khusus untuk para penjabat sementara dan pelaksana tugas kepala daerah, Mendagri meminta selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar mereka menggunakan kewenangannya untuk fokus pada pengendalian Covid-19.

“Menjaga ekonomi dan mengawal Pilkada yang aman dari gangguan konvensional dan pengendalian Covid-19 di daerah masing-masing,” pesan Mendagri.

Karena itu, kepala daerah harus aktif mencari terobosan agar ekonomi di daerahnya tetap survive tanpa harus mengorbankan kesehatan masyarakat dan keselamatan rakyat dari penularan Covid-19.

“Itu semua memerlukan leadership yang visioner, kreatif, dan tegas,” pungkas Mendagri. (Iman Firdaus)

Baca Juga: Anak Buah Tito Karnavian Sebut Mendagri Tidak Bisa Berhentikan Kepala Daerah