Punya Utang kepada Jokowi, Alasan Gatot Nurmantyo Tidak Mau Hadir Menerima Bintang Mahaputra

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo tidak menghadiri penganugerahan Bintang Mahaputra Adipradana yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Sedianya penganugerahan itu akan diberikan Presiden Jokowi kepada Gatot Nurmantyo di Istana Negara, Rabu (11/11/2020) kemarin.

Ternyata terdapat alasan tersendiri, mengapa deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu tidak mau hadir dalam penganugerahan tersebut.

Kepada Refly Harun, Gatot menyampaikan alasannya. Salah satu alasannya adalah, dia memiliki utang yang belum dilunasinya kepada Presiden Jokowi saat menjabat Panglima TNI dalam periode pemerintah sebelumnya.

"Ada tugas negara yang disampaikan Pak Jokowi. Dia merasa itu belum dia selesaikan," kata Refly dalam perbincangan di Program Sapa Malam Kompas TV yang dipandu Aiman Wicaksono, Rabu (11/11/2020).

Alasan itulah, lanjut Refly, yang membuat Gatot Nurmantyo tidak datang.

Baca Juga: Tak Hadir di Penyerahan Bintang Mahaputera, Bambang Soesatyo: Hak Pribadi Gatot Nurmantyo

Namun Refly sendiri tidak mau merinci apa utang tugas negara yang belum diselesaikan oleh Gatot. Refly tidak mau mengungkapnya, karena Gatot mewanti-wanti tidak menyampaikan detail tugas negara tersebut kepada siapapun.

"Mungkin (alasan tersebut) nanti disampaikan kepada presiden, menteri, atau siapapun oleh Pak Gatot sendiri," kata Refly.

Refly juga menyampaikan dua alasan lain yang membuat Gatot tidak mau menghadiri penganugerahan tersebut. Pertama mengenai alasan suasana Covid-19.

"Ini bukan hanya soal protokoler Istana. Dia melihat saat ini, prajurit-prajurit TNI sedang berpartisipasi dalam perang melawan Covid-19," ujarnya.

Gatot merasa tidak elok jika dia ke Istana untuk menerima anugerah Bintang Mahaputra, sementara para prajurit yang juga mantan anak buahnya sedang berjuang menghadapi Covid-19.

Alasan kedua yakni mengenai ketidaklaziman penganugerahan Bintang Mahaputra Adipradana pada bulan November. Gatot, kata Refly, menyitir pendapat anggota DPR dari Fraksi PDIP TB Hasannudin soal ketidaklaziman itu.