JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi reaksi publik terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan Bintang Mahaputra Adipradana kepada Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Menurut Mahfud MD, pemberian penghargaan negara tersebut bukan merupakan hal yang aneh. Karena Gatot Nurmantyo pernah berada di pemerintahan Jokowi pada periode pertama, 2014-2019, sebagai Panglima TNI.
"Saya baca ada yang komentar, ini pemberian bintang Mahaputra kepada GN (Gatot Nurmantyo, red) tidak pada waktunya, ini aneh. Tidak aneh, karena dia anggota kabinet (Periode 2014-2019) dan bersama anggota yang lain," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Dijelaskan Mahfud, semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai akan mendapat bintang Mahaputra Adipradana.
Sementara untuk Kapolri dan Panglima TNI, meskipun tidak menjabat penuh dalam satu periode tetap mendapat Bintang Mahaputra.
Baca Juga: DPR: Jokowi Bersikap Demokratis Berikan Penghargaan ke Gatot Nurmantyo
Selain Gatot, Bintang Mahaputra pun akan diberikan kepada 30 orang lainnya. Termasuk Susi Pudjiastuti, Luhut Binsar Pandjaitan dan beberapa menteri yang sudah selesai menjabat tapi belum mendapatkan penghargaan.
"Gatot termasuk anggota kabinet Pak Jokowi yang belum mendapat," pungkas Mahfud MD.
Seharusnya, kata Mahfud, pemberian penghargaan Bintang Mahaputra ini dilakukan pada Agustus lalu, namun karena terlalu banyak yang harus diberi penghargaan, pemerintah menundanya.
"Terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga dan tenaga medis, lalu ditunda, dan dijanjikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember," ungkap Mahfud.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.