Soal UMP Jakarta 2021, Kelompok Pengusaha Pusat Belanja Sambut Baik Kebijakan Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai upah minimum provinsi (UMP) 2021 disambut baik Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja.

Keputusan Pemerintah untuk tidak menaikkan UMP bagi sektor terdampak dinilai langkah tepat.

Baca Juga: Anies: DKI Jakarta Terapkan Kebijakan UMP Asimetris, Apa Maksudnya ?

"Sebaiknya memang UMP 2021 tidak dinaikkan karena kondisi usaha yang masih dalam kondisi sangat berat, yang mana kita semua juga tidak tahu kapan pandemi akan berakhir," ujar Alphonsuz kepada Kompas.com, Senin (2/1/2020).

Sebab, apabila dipaksakan untuk naik, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengurangan tenaga kerja agar tidak terjadi kenaikan biaya operasional. 

Alphonsuz menjelaskan, usaha perdagangan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak di DKI Jakarta. 

Kondisi ini juga berimbas pada pusat perbelanjaan yang merupakan sub-sektor perdagangan. 

Selama 10 bulan, yakni mulai Maret-Desember 2020, bisnis pusat perbelanjaan mengalami defisit, terutama setelah tidak beroperasi pada April-Juni 2020. 

"Dan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini masih berlangsung dan kemungkinan akan terus berlangsung sampai dengan akhir tahuan nanti," tutur Alphonsuz. 

Dia menerangkan, tingkat kunjungan selama PSBB Ketat hanya berkisar 10-20 persen. 

Kondisi ini tidak terlalu jauh berbeda saat PSBB Transisi diterapkan. 

Catatan APPBI, tingkat kunjungan sebesar 30-40 persen.