Rachmawati Soekarnoputri Bertemu Mahfud MD Empat Mata, Apa yang Dibahas?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rachmawati Soekarnoputri berkunjung ke kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Jakarta Pusat, Senin (26/110/2020).

Baca Juga: Mahfud: Yang Minta Aparat Ditarik dari Papua Itu KKB, Bukan Masyarakat

Mereka bertemu secara terbatas membahas berbagai hal tentang kondisi politik, hukum, dan keamanan Indonesia saat ini.

Selesai melakukan pertemuan empat mata itu, Mahfud mengatakan, dirinya dan putri proklamator Bung Karno itu berbincang mengenai upaya-upaya menyelamatkan negara dari berbagai ancaman. 

Mahfud yang dalam pertemuan itu mewakili pemerintah menjelaskan bahwa pihaknya bersama-sama ingin menjaga NKRI sebagaimana dulu diperjuangkan proklamator Bung Karno.

“Dalam hal itu kita ketemu. Nah dari segi teknis, operasional mungkin berbeda, tetapi kami berdua sepakat untuk mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan”’ujar Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Oleh karena itu, keduanya sepakat bahwa demokrasi harus terus dikembangkan, menyatakan pendapat tidak boleh direpresi tetapi juga yang menyatakan pendapat tidak boleh bertindak anarkis.

“Intinya, Mbak Rahma itu punya concern agar di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, dalam situasi apapun dan dalam perbedaan politik apapun,” tutur Mahfud. 

Dalam pertemuan itu, menurut Mahfud, Rachmawati membahas situasi politik yang sekarang diwarnai oleh banyak demonstrasi dan gerakan-gerakan. 

Baca Juga: Usai MA Kabulkan Gugatan Rachmawati Soal Pilpres, Bagaimana Nasib Hasil Pilpres 2019?

Mereka juga sependapat, bahwa demo, berkumpul, berorganisasi untuk menyampaikan pendapat itu adalah boleh.

Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokarasi. 

Tetapi, mereka sependapat pula bahwa demokrasi tidak boleh diboncengi oleh anarki. 

Kedua tokoh itu juga sepakat, jika sebuah demokrasi diboncengi oleh anarki, nomokrasi akan bekerja. 

"Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Diantara demokrasi dan dan nomokrasi itu harus seimbang, kalau ada anarki di dalam proses demokrasi maka hukum harus bekerja," kata Mahfud menegaskan.