Survei Menyatakan Warga Saat Ini Takut Memberikan Pendapat, Ini Tanggapan PDIP dan Demokrat

KOMPAS.TV - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengadakan survei nasional. Hasilnya mayoritas warga Indonesia takut untuk menyampaikan pendapat.

Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani menyebut perlu ada penengah dalam ketakutan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya.

Arsul Sani juga menyebut bahwa di media sosial, memang banyak dari masyarakat yang memprovokasi, membuat ujaran kebencian, dan menyebar hoaks atau disinformasi.

Meski begitu, ia tak menampik fakta bahwa metode penegakan hukum dari kepolisian perlu dikritisi. Tidak hanya itu, ia menggarisbawahi tentang diperlukannya perumusan norma hukum yang lebih baik, khususnya pada Undang-Undang ITE.

Sementara itu, Amnesty International Indonesia turut merespons hasil survei.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pemerintah dan aparat kepolisian harus memberikan perhatian kepada temuan mengenai kekhawatiran masyarakat.

Menurutnya, survei terbaru dari indikator tersebut mengonfirmasi sekian banyak temuan  lain, tentang kemerosotan kebebasan dalam  berpendapat.

Dalam survei setuju atau tidak dengan pendapat bahwa
warga makin takut menyatakan pendapat, yang dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 menunjukan.

21,9 persen responden sangat setuju. 47,7 persen agak setuju, 22 persen kurang setuju, 3,6 persen tidak setuju sama sekali dan 4,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, survei ini menunjukkan angka presentase kebebasan mengeluarkan pendapat di Indonesia menurun. Masyarakat takut berpendapat dalam konteks demokrasi.

Selain itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai indeks demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan. 

Sedangkan PDIP menilai sejauh ini aparat sudah menindak tegas terhadap para perusuh demo.

Simak dialog selengkapnya bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Arya Bima dan Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.