Presiden Jokowi Beberkan Program Perlindungan Masyarakat, Anggaranya Puluhan Triliun

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mengajak masyarkat untuk tetap optimis dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi menjelaskan selama 7 bulan pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan perlindungan bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Program perlindungan sosial yang sudah digelontorkan pemerintah per 30 September 2020 yakni, Rp36,3 triliun untuk 10 juta Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca Juga: 7 Bulan Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia, Presiden Jokowi Bicara Fakta

Kemudian Program Sembako sebanyak Rp32,4 triliun yang diterima 19,4 keluarga penerima manfaat, Sebanyak Rp4,62 triliun untuk keluarga penerima manfaat dalam program Bansos tunai sembako.

Selanjutnya, sebesar Rp4,46 triliun dalam program sembako Jabodetabek yang diterima sebanyak 1,9 uuta keluarga penerima manfaat serta Rp6,97 triliun untuk program diskon listik yang dinikmati 31,4 keluarga penerima manfaat.

Belum lagi Bansos dalam program BLT non Jabodetabek, Kartu Pra Kerja, program BLT Dana Desa, Bansos Beras penerima PKH, Banpres Produktif dan Banpres Modal Kerja serta program Subsidi Gaji yang diterima puluhan juta masyarakat.

"Di tengah keterbatasan keuangan negara saya mengambil resiko untuk mengatasi masalah ini," ujar Presiden Jokowi dalam video yang diterima Kompas TV, Sabtu (3/10/2020).

Baca Juga: Jokowi Bagi-bagi Uang Rp 2,4 Juta Per Pedagang: Jangan Buat Beli Handphone atau Cicil Motor

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga mengingatkan program Bansos kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 akan terus dikembangkan.

Presiden telah meminta para menteri di kabinet Indonesia Maju untuk membuat program tepat sasaran lain agar kehidupan masyarakat dan ekonomi Indonesia dapat berjalan. 

Pemerintah, sambung Presiden Jokowi, juga membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melapor terkait bansos yang diterima dan masukan untuk perbaikan kebijakan yang diambil.

"Kita harus terus melakukan penyesuaian kebijakan mencari yang lebih baik," ujar Presiden Jokowi.