Wakapolri Akan Rekrut Preman Dipandang Ide Gila, Nyeleneh dan Membahayakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ide Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menggunakan dan merekrut preman untuk mengawasi masyarakat menerapkan protokol kesehatan dipandang membahayakan.

"Ini ide gila dan nyeleneh dari Wakapolri. Menurut saya ini sedikit berbahaya ya," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo kepada Kompas TV, Jumat (11/9/2020).

Meskipun preman yang akan digunakan merupakan preman binaan, dan akan diawasi oleh TNI dan Polri, tetap saja mentalitasnya sebagai preman tidak akan hilang.

Baca Juga: Pemerintah Akan Gelar Operasi Yustisi Protokol Kesehatan

Preman itu, kata Agus, kehidupannya sangat keras. Bertahun-tahun dia hidup dengan mentalitas seperti itu. Mentalitas preman itulah yang dikhawatirkan akan menyulut bentrok dengan masyarakat.

"Bagaimana jika nanti mereka kelewatan?" kata Agus.

Harus diingat, kata Agus, kerumunan massa itu membahayakan. Ketika ada persoalan kecil saja akan memicu munculnya keributan, dan hal itu akan sulit menyelesaikannya.

Jadi, Agus tidak setuju dengan ide Wakapolri untuk menggunakan preman dalam penertiban protokol kesehatan Covid-19 di manapun.

"Jadi mohon maaf, saya agak khawatir dengan penggunaan preman untuk penegakan hukum, meski itu diawasi oleh TNI Polri," katanya.

Wakapolri Punya Ide, Rekrut Preman Tegakkan Protokol Kesehatan
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu aparat keamanan TNI dan Polri mengawasi warga.

Harapannya, dengan cara demikian warga bisa lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

“Kita berharap ada penegak disiplin internal di klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jeger-nya di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga: Polri Gandeng Preman Pasar dan Juru Parkir untuk Bantu Razia Masker

Meski demikian, Gatot menjamin preman-preman tersebut bekerja tak akan dilepas begitu saja. Mereka akan tetap dipantau oleh aparat TNI dan Polri.

Dengan begitu, pelaksanaannya di lapangan tidak menyalahi aturan, sehingga mereka bisa tetap mengedepankan cara-cara yang humanis untuk menegur warga.

"Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis," ujar Gatot.