Masinton Sebut Tudingan Oligarki Kekuasaan Gatot Nurmantyo Pepesan Kosong

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah anggota DPR mempertanyakan tudingan praktik oligarki kekuasaan yang dilontarkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang digelar pada Selasa (18/8/2020). 

Gatot menyinggung kondisi Indonesia akibat proxy war yang semakin buruk karena adanya oligarki kekuasaan.

Hal ini pun menuai kritik, salah satunya dari Wakil Sekertaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. 

Baca Juga: Manuver Gatot Nurmantyo Lewat Deklarasi "KAMI", Ada Kaitannya dengan Pilpres 2024?

Baidowi tak menyalahkan jika ada pihak yang menyampaikan pendapat ataupun pandangan politiknya, namun setiap pernyataan harus diiringi dengan data. Tudingan Gatot dinilai mentah. 

Baidowi mengatakan saat ini pemerintahan tak hanya dikelola oleh sekolompok pihak.

“Saya kira ini perlu penjelasan yang lebih detail disertai bukti-bukti yang akurat, karena kalau tidak itu bisa menjurus ke fitnah, karena faktanya pemerintahan sekarang itu tidak dikelola oleh sekelompok orang, melainkan oleh koalisi pemerintahan yang menang pada Pemilu 2019 yang dilakukan secara konstitusional,” kata Baidowi, Rabu (19/8/2020).

Wasekjen PPP tersebut menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemerintahan tidak memikirkan kelompoknya sendiri.

“Pada praktiknya ternyata pak Jokowi juga tidak hanya memikirkan kelompoknya dalam membangun negeri ini. Contoh, beliau mengajak bapak Prabowo Subianto yang merupakan rival politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut masuk dalam pemerintahan,” ujarnya.

Baca Juga: Adian Napitupulu Sebut KAMI Gerakan Politik, Bisa Menjelma Menjadi Parpol

Kritik keras juga muncul dari politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Klaim Gatot dinilai seperti pepesan kosong, bahkan bisa memicu konflik.

“Orang-orang yang mendeklarasi dan mengklaim penyelamatan Indonesia enggak lebih dari pepesan kosong. Karena saya melihat tokoh yang saat ini mengkritik praktik oligarki kekuasaan, justru rekam jejaknya ketika menjadi bagian dari elemen pemerintahan di masanya menjadi sekrup yang melanggengkan praktik oligarki kekuasaan, di mana seharusnya pada masanya dia mampu mencegah itu,” tutur Masinton. 

Menurut Masinton, persoalan oligarki kekuasaan ini merupakan tantangan negara-negara demokrasi, bukan hanya Indonesia. Ia menegaskan bahwa praktik oligarki itu harus dihentikan. 

“Jadi, deklarasi ini enggak lebih dari upaya menciptakan satu kemarahan atau kekecewaan kepada pemerintah, bukan sebuah langkah penyelamatan Indonesia seperti klaim tersebut,” pungkas Masinton.

Baca Juga: Deklarasi KAMI Tidak Sesuai Protokol Kesehatan, Jubir Corona Angkat Bicara!