Pidato Lengkap Jokowi soal Nota Keuangan dan RAPBN 2021

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membacakan pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2021 di hadapan DPR dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Poin terbesar dalam pidato Jokowi adalah, sikap optimistis pemerintah dalam menyongsong tahun 2021. Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang bisa mencapai 4,5-5,5%.

"Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5%-5,5%," kata Jokowi di Kompleks DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2021).

Beberapa poin lainnya, adalah anggaran akan diprioritaskan pada kesehatan, dan perlindungan sosial.

Secara lengkapnya, isi pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2021 yang dibacakan Presiden Jokowi sebagai berikut:

Bismillaahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Hadirin sekalian yang berbahagia, serta Saudarasaudara
se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini yang berimbas pada semua lini kehidupan manusia. Berawal dari masalah kesehatan, dampak pandemi Covid-19 telah meluas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan.

Penanganan yang luar biasa telah dilakukan oleh banyak negara, terutama melalui stimulus fiskal. Jerman mengalokasikan stimulus fiskal sebesar 24,8% PDBnya, namun pertumbuhannya terkontraksi minus 11,7% di kuartal kedua 2020. Amerika Serikat mengalokasikan 13,6% PDB, namun pertumbuhan ekonominya minus 9,5%. China mengalokasikan stimulus 6,2% PDB, dan telah kembali tumbuh positif 3,2% di kuartal kedua, namun tumbuh minus 6,8% di kuartal sebelumnya.

Kita pun melakukan langkah yang luar biasa. Undang-undang No. 2 tahun 2020 antara lain memberi
relaksasi defisit APBN dapat diperlebar di atas 3% selama tiga tahun. Tahun 2020, APBN telah diubah
dengan defisit sebesar 5,07% PDB dan kemudian meningkat lagi menjadi 6,34% PDB.

Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan
perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan.

Hadirin yang saya muliakan,

Saat ini kita juga harus fokus mempersiapkan diri menghadapi tahun 2021. Ketidakpastian global
maupun domestik masih akan terjadi. Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan
dengan reformasi di berbagai bidang. Kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih
diperlukan, dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal.

Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk pertama mempercepat pemulihan ekonomi
nasional akibat pandemi Covid-19; kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi; ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital; serta keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.

Karena akan banyak ketidakpastian, RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan
ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan: reformasi pendidikan, reformasi kesehatan,
reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu "Percepatan
Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi".

Hadirin yang saya muliakan,

Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan
ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5%-5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per US Dollar.

Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun yang diperkirakan sekitar 7,29%. Harga minyak mentah
Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 45 US Dollar per barel. Lifting minyak dan gas bumi
diperkirakan masing-masing mencapai 705.000 barel dan 1.007.000 barel setara minyak per hari.

Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota DPR RI dan DPD RI,

Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar
Rp971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34% dari
PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2% APBN, diarahkan
terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply, serta dukungan untuk pengadaan vaksin; meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting; perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional; serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.

Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20% dari APBN akan difokuskan untuk
meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui
pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah,
transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.

Selain itu, dilakukan kebijakan lainnya di bidang pendidikan, melalui penguatan program vokasi dan
kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP), percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi.

Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran
Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD) difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk
penyelenggaraan pemerintahan; mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan
layanan bersama; serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.

Pembangunan infrastruktur tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk
pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas.

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital
menjadi sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas; infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata; serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman.

Untuk ketahanan pangan tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp104,2 triliun yang diarahkan untuk
mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan
teknologi; revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan; serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.

Dukungan perlindungan sosial di tahun 2021 dianggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk
percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu pra kerja; mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population; penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Reformasi sistem perlindungan sosial secara
bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

Pembangunan Pariwisata tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Kebijakan dilakukan melalui pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang; pengembangan aspek 3A: atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta peningkatan pada 2P: promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta; pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya
sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7-9,1%, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7%, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan,

Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021
dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun, yang diarahkan untuk: