Pandemi, Gubernur Anies dan Presiden Jokowi yang Tak Sehati

Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat juga sempat ‘ribut’ terkait kebijakan larangan perjalanan bus antar kota antar provinsi (AKAP). Pemprov DKI melarang perjalanan bus AKAP pada 29 Maret. Namun, selang sehari kebijakan ini dibatalkan Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan.

Sejak awal, Anies Baswedan dan pemerintah pusat kerap berbeda sikap terkait penanganan virus corona. Anies kerap mengkritisi cara pemerintah pusat dalam menangani pandemi. Mulai dari pengetesan virus corona hingga inkonsistensi pemerintahan Jokowi dalam menangani pandemi.

Anies juga sempat ribut dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dinilai lamban, khususnya terkait izin PSBB yang ia ajukan.

Masyarakat bingung
Kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang kerap berbeda dalam menangani wabah virus corona akan merugikan publik. Kebijakan yang tak searah juga bisa memicu ketidakpercayaan publik dan distorsi informasi.

Hal ini akan membuat publik kebingungan dan pada akhirnya kesulitan mematuhi kebijakan tersebut. Kondisi ini bisa membuat penyebaran virus mematikan ini makin susah ditangani.

Virus Corona masih menggila. Penularan virus mematikan ini juga masih terjadi.  Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan data yang masuk hingga Senin (8/6/2020) pukul 12.00 WIB, ada 847 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menambah daftar kasus Covid-19 sehingga total ada 32.033 kasus Covid-19 di Indonesia.

Di masa pandemi ini pemerintah pusat dan daerah harus solid dan intens menjalin komunikasi dan koordinasi.

Pemerintah pusat harus mendengar masukan pemerintah daerah. Sebaliknya pemerintah daerah juga tak boleh mengambil inisiatif dan membuat kebijakan sendiri.

Anies dan juga kepala daerah yang lain seyogyanya mengikuti langgam pemerintah pusat. Dengan begitu, penanganan pandemi akan lebih efektif dan terhindar dari polemik.
 

*Mustakim adalah jurnalis senior yang bekerja di KompasTV.