Kasetpres Minta Pemprov DKI Jakarta Tidak Berpolemik Soal Banjir Kemayoran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Sekrerariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan tanggapan atas pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi, yang menyampaikan underpass Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat. 

Heru mengatakan agar pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berpolemik dalam masalah banjir.

“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ucap Heru dalam rilis tertulis yang dikeluarkan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2020).

Baca Juga: Banjir Underpass Kemayoran Bukan Kewenangan Pemprov DKI?

Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media. 

“Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” kata Heru.

Untuk itu Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. 

“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ujar Heru.

Sebelumnya, kepada media saat ditanya terkait banjir di underpass Kemayoran, Sabtu, 25 Januari 2020, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (pemerintah pusat).

#Banjir #Kemayoran #Istana #PemprovDKI