Ahmad Sahroni Protes, Minta Kapolri Evaluasi dan Bongkar Jalur Sepeda Permanen

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolri mengevaluasi kembali kebijakan jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin. Menurutnya, pemisahan ini berpotensi menimbulkan isu diskriminasi terhadap pengguna jalan lainnya.

Sahroni berpendapat, jalur itu mesti dibongkar supaya dapat dilalui oleh semua pengguna jalan. Sedangkan risiko yang dapat terjadi saat berkendara diserahkan ke masing-masing pengguna jalan.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," kata Sahroni dalam rapat Komisi III DPR dengan Polri, Rabu (16/6/2021).

Keberadaan jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin terus menimbulkan kontroversi setelah pertama kali diuji coba pada Februari 2021 lalu.

Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo pun menyatakan, pihaknya setuju apabila jalur tersebut dibongkar sambil mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan yang timbul akibat adanya jalur khusus itu.

"Prinsipnya, terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah (jalur) yang permanen itu nanti dibongkar saja," kata Listyo.

Video editor: Febi

Baca Juga: Pengamat: Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Eman-Eman Dibongkar Jika Hanya Kerena Road Bike