Isu Reshuffle Menteri Jokowi Mencuat, Ini Kata PDIP

JAKARTA, KOMPAS.TV – DPR telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). 

Isu Reshuffle pun mencuat akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab isu reshuffle ini.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto, dikutip dari Kompas.com Sabtu (10/4/2021).

Menurutnya posisi menteri adalah sebagai pembantu presiden. 

Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. 

“Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto. 

Sebelumnya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021), DPR membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Video Editor: Lisa