Respons Australia Atas Tindakan Militer Myanmar yang Menahan Aung San Suu Kyi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebut perkembangan di Myanmar memprihatinkan.

Australia dan juga Amerika mengungkapkan laporan keprihatinan dan mendesak militer Myanmar untuk menghormati aturan hukum.

Sebelumnya televisi militer Myanmar mengatakan bahwa militer mengambil kendali negara itu selama satu tahun, Senin (01/02/2021).

Laporan tersebut juga mengatakan banyak politisi senior negara itu termasuk Aung San Suu Kyi telah ditahan.

Alasan pengambilalihan tersebut sebagian karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti klaim kecurangan pemilih oleh militer dalam pemilihan November lalu.

Tidak sampai di situ, hal ini juga imbas dari kegagalannya untuk menunda pemilihan karena krisis virus corona.

APTN mencatat bahwa penahanan para politisi serta pemotongan layanan komunikasi adalah sinyal pertama bahwa rencana untuk merebut kekuasaan sedang berjalan.

Akses telepon dan internet ke Naypyitaw hilang dan partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi tidak dapat dihubungi.

Morrison mengatakan Australia bergabung dengan negara lain dalam sebuah pernyataan untuk mendesak militer Myanmar agar mematuhi norma-norma demokrasi.

“Kami telah bergabung dalam sebuah pernyataan Jumat lalu, menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu dan mendesak militer dan semua pihak untuk mematuhi norma demokrasi. Kami telah melakukannya dengan Kanada, Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, dan negara-negara Uni Eropa juga. Jadi, kita semua berharap untuk Myanmar, kita semua berharap untuk apa yang saya tahu ingin dicapai oleh orang-orang Myanmar.”ungkap Scott Morrison dikutip dari rekaman APTN.