Junta Militer Myanmar Bakal Adakan Pemilu, Malah Disebut Tipuan untuk Pertahankan Kekuasaan

NAYPYIDAW, KOMPAS.TV - Junta militer Myanmar mengungkapkan bakal melakukan pemilihan umum pada Desember 2025 atau Januari 2026.

Pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan pemilu itu akan berlangsung secara “bebas” dan “adil”.

Dikutip dari BBC Internasional, Sabtu (8/3/2025), ia menambahkan bahwa 53 partai politik telah mendaftarkan daftar keikutsertaan mereka.

Baca Juga: Tepis Ambisi Trump, Pemimpin Eropa Lebih Pilih Dukung Rencana Negara Arab unruk Gaza

Ini akan menjadi pemilu pertama sejak junta militer Myanmar merebut kekuasaan lewat kudeta pada 2021.

Mereka juga menangkap dan memenjarakan pemimpin terpilih secara demokrasi Aung San Suu Kyi, dan membuat klaim tak berdasar tentang kecurangan dalam pemilu tahun sebelumnya.

Sejak saat itu, Myanmar dilanda kekacauan, dengan gerakan protes terhadap junta berubah menjadi pemberontakan bersenjata di seluruh negeri.

Namun, para kritikus menggambarkan pengumuman pemilu itu sebagai tipuan yang dibuat untuk mempertahankan kekuasaan junta lewat partai politik yang menjadi proksinya.

“Junta militer berkhayal jika mereka mengira pemilu dalam situasi ini akan dianggap kredibel,” bunyi pernyataan Human Rights Watch.

“Sebagai langkah awal menuju pemilu, mereka perlu mengakhiri kekerasan, membebaskan semua oprang yang ditahan secara sewenang-wenang, dan mengizinkan semua partai politik untuk mendaftar dan berpartisipasi alih-alih membubarkan partai oposisi,” tambahnya.

Junta militer telah melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat sejak mengambilalih kekuasaan.

Mereka juga mengeksekusi aktivis demokrasi dan memenjarakan jurnalis.

Baca Juga: Kemlu Upayakan Pemulangan 525 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar

Namun, junta militer telah berjuang untuk menahan pemberontakan yang meluas, melibatkan kelompok pro-demokrasi dan pemberontak etnis, dan memiliki kendali terbatas di luar kota-kota besar.

PBB mengutip Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), mengatakan pada Januari 2025 bahwa setidaknya 6.231 warga sipil telah dibunuh militer Myanmar, termasuk 1.144 perempuan dan 709 anak-anak, selama empat tahun terakhir.

PBB memperingatkan pada September bahwa Myanmar tenggelam dalam jurang penderitaan manusia.