Beda dengan Indonesia, Vietnam Justru Rampingkan Pemerintah demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

HANOI, KOMPAS.TV - Parlemen Vietnam menyepakati amendemen undang-undang untuk merombak pemerintahan dan mereformasi birokrasi, Selasa (18/2/2025). Amendemen ini dilaporkan akan merampingkan seluruh badan pemerintahan hingga 20 persen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Vietnam News melaporkan, sebanyak 463 dari 465 anggota dewan menyetujui amendemen UU Penyelenggaraan Pemerintah tersebut. Undang-undang yang telah diamendemen sedianya akan berlaku per 1 Maret 2025.

Perampingan secara menyeluruh ini dilaporkan akan berdampak terhadap sekitar 100.000 pegawai negeri sipil. Amendemen ini pun disebut menjadi restrukturasi terbesar di Vietnam sejak reformasi pro-pasar pada 1980-an.

Baca Juga: Adukan Pelanggar Lalu Lintas di Vietnam, Bisa Dapat Hadiah Sampai Rp3,2 Juta

Dalam kebijakan baru Vietnam, lima kementerian akan dihapuskan. Sedangkan sejumlah kementerian lain akan dilebur, seperti Kementerian Keuangan yang disatukan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi.

Lembaga seperti televisi nasional, surat kabar, dan majalah yang terafiliasi pemerintah juga akan ditutup. 

Perombakan besar-besaran Vietnam ini disebut dilakukan untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Perdana Menteri Pham Minh Chinh pada 2025. Vietnam pun menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga dua digit pada tahun-tahun mendatang.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam mengibaratkan perampingan pemerintah dengan "pil pahit" yang harus ditelan agar negara bisa dijalankan dengan lebih sehat.

"Terkadang kita harus meminum obat pahit menahan sakit, dan memotong tumor demi memiliki tubuh yang kuat dan sehat," kata To Lam dalam pidato pada Desember 2024 sebagaimana dikutip The Bangkok Post.

Di lain sisi, perombakan birokrasi dikhawatirkan memperketat persaingan tenaga kerja di Vietnam seiring banyaknya pegawai negeri sipil yang beralih ke sektor swasta. Pemerintah telah menyiapkan pesangon bagi pegawai negeri yang akan dibebastugaskan.

Baca Juga: Ekonom Senior Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI Stagnan 5 Persen di 2025, APBN Terbebani Bunga Utang