Bertemu Netanyahu, Trump Ingin AS Rebut Gaza dari Palestina

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin negaranya "memiliki" Jalur Gaza dan mengusir penduduk Palestina dari enklave tersebut. Hal ini disampaikan Trump saat menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington, Selasa (4/2/2025).

Trump bersikeras penduduk Palestina butuh tempat lain karena Gaza telah menjadi reruntuhan. Politikus Republikan itu menyatakan keinginannya mengubah Gaza jadi "Riviera di Timur Tengah" untuk "masyarakat dunia".

"Kami akan memastikan tempat itu berkelas dunia. Ini akan luar biasa bagi rakyat Palestina, sebagian besar rakyat Palestina yang kita bicarakan," kata Trump dikutip Associated Press.

Baca Juga: Jepang Siap Terima Korban Perang Gaza, Tawarkan Akses Pengobatan dan Pendidikan

Donald Trump menilai "tidak ada alternatif" bagi masyarakat Palestina selain meninggalkan Gaza.

Tanpa menyinggung tindakan Israel, Trump menyebut terlalu banyak konflik di Gaza selama berdekade-dekade. Sehingga, menurutnya, penduduk Palestina lebih baik diusir.

"Anda lihat selama berdekade-dekade, hanya ada kematian di Gaza. Ini sudah terjadi bertahun-tahun. Hanya ada kematian," kata Trump.

"Jika kita bisa mendapatkan area yang bagus untuk memindahkan orang-orang, secara permanen, di rumah-rumah elok tempat mereka bisa senang dan tidak ditembak dan tidak terbunuh dan tidak ditikam hingga mati seperti terjadi di Gaza."

Donald Trump pun menyebut pasukan AS bisa dikerahkan untuk mengamankan "pembangunan kembali" Gaza saat Washington mengincar kepemilikan permanen enklave tersebut.

Pemerintahan Trump diketahui mendesak sekutunya di Timur Tengah, khususnya Mesir dan Yordania, untuk menampung penduduk Palestina. Sekutu-sekutu AS sendiri mengingatkan Trump bahwa wacana relokasi penduduk Gaza dapat memperluas konflik.

Berbagai pihak menilai keinginan Trump mengusir penduduk Palestina dari kampung halaman mereka sebagai pembersihan etnis.

Baca Juga: Demokrat Akan Gugat Rencana Trump Bubarkan USAID ke Pengadilan: Kami Hadapi Krisis Konstitusional