Demokrat Akan Gugat Rencana Trump Bubarkan USAID ke Pengadilan: Kami Hadapi Krisis Konstitusional

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Partai Demokrat di Amerika Serikat (AS) mempersiapkan gugatan hukum untuk menggagalkan rencana Presiden Donald Trump membubarkan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Para politikus Demokrat menuduh Trump tidak punya kewenangan membubarkan USAID dan mendeklarasikan "krisis konstitusional."

Pada Senin (3/1/2025), sejumlah politikus Demokrat berupaya memasuki kantor USAID di Washington. Namun, mereka dihalangi petugas federal dan sejumlah orang yang mengaku sebagai pegawai USAID.

Sebelumnya, Trump menuduh USAID penuh "kecurangan" dan hendak memindahkan lembaga independen tersebut ke bawah Departemen Luar Negeri.

Dia berupaya merombak USAID dengan sekutu politiknya, Elon Musk, yang ditunjuk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Baca Juga: USAID Sumbang Indonesia Rp13 Miliar untuk Vaksinasi Polio: Kami Dukung Indonesia Bebas Polio

Sejak dilantik, Trump pun bergerak cepat menghentikan pendanaan dan aktivitas USAID. Staf-staf lembaga itu pun dipecat atau dikenakan cuti. Situs-situs web dan akun-akun media sosial USAID juga mulai ditutup.

Senator Demokrat dari Maryland, Chris Van Hollend, menyebut tindakan Trump dan Musk "ilegal" dan "ada penyelewengan kekuasaan yang korup sedang terjadi."

"Tidak hanya menjadi hadiah bagi musuh kita, tetapi mencoba menutup Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat jelas ilegal," kata Van Hollen, dikutip Associated Press.

Senator Demokrat yang lain, Chris Murphy, menyebut AS mengalami "krisis konstitusional" karena pembubaran USAID yang dinilai sewenang-wenang.

Faksi Demokrat menilai Trump memberi kewenangan yang terlalu besar kepada Musk sehingga dapat mencampuri lembaga negara yang lain.

Demokrat pun mengaku akan menggagalkan nominasi Menteri Luar Negeri pilihan Trump kecuali pembubaran USAID dibatalkan.

USAID telah terlibat dalam pendanaan berbagai program di luar negeri sejak didirikan pada 1961. Lembaga ini didirikan Presiden John F. Kennedy untuk membendung pengaruh Uni Soviet melalui bantuan luar negeri.

Kendati diklaim Trump boros anggaran, AS hanya mengalokasikan 1 persen dari total APBN untuk bantuan luar negeri. Jumlah ini disebut lebih kecil dibandingkan sejumlah negara lain.

Baca Juga: Kanada dan Meksiko Perketat Perbatasan, Trump Tangguhkan Penerapan Tarif Impor untuk Sebulan