Perdana Menteri Serbia Mundur di Tengah Protes Antikorupsi

BEOGRAD, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Serbia Milos Vucevic mengundurkan diri pada Selasa (28/1/2025). Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah protes antikorupsi besar-besaran setelah runtuhnya kanopi beton yang menimbulkan korban jiwa pada November lalu.

"Ini adalah keputusan tanpa syarat saya untuk mengundurkan diri," kata Vucevic, seperti dikutip dari The Associated Press.

Runtuhnya kanopi di stasiun kereta Novi Sad yang menewaskan 15 orang, telah menjadi pemantik ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, juga atas pemerintahan Presiden Serbia Aleksandar Vucic yang dinilai semakin autokratis dan populis.

Vucic pun menghadapi tuduhan mengekang kebebasan demokrasi di Serbia.

Pada 1 November 2024, kanopi beton sepanjang 48 meter di Stasiun Novi Sad runtuh dan menimpa orang-orang yang berjalan dan sedang duduk di bawahnya.

Baca Juga: Kedubes Israel di Serbia Mencekam, Polisi Dipanah di Depan Gedung

Empat belas orang langsung tewas di tempat kejadian, dan tiga lainnya terluka. Korban tewas seluruhnya warga negara Serbia, kecuali satu warga negara Makedonia.

Sekitar 80 petugas penyelamat dari berbagai kota di Serbia dikerahkan untuk menggunakan alat berat, termasuk ekskavator dan derek, untuk menarik puing-puing dari lokasi keruntuhan.

Dari tiga korban yang selamat namun mengalami luka-luka, dua wanita terjebak di bawah reruntuhan dan diselamatkan beberapa jam setelah insiden.

Salah satu wanita meninggal 16 hari kemudian karena luka-lukanya yang parah. Ketiga korban yang terluka lainnya telah diamputasi dan berada dalam kondisi serius.

Kejadian ini memicu ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan dugaan korupsi yang terus meningkat.

Baca Juga: Film Mama Jo Bakal Dimainkan di Jepang, Yunani hingga Serbia

Pengunduran diri PM Vucevic berkemungkinan akan membuat pemilihan parlemen harus dilakukan lebih awal.

Pengunduran diri tersebut harus dikonfirmasi oleh parlemen Serbia, yang memiliki waktu 30 hari untuk memilih pemerintahan baru atau mengadakan pemilihan umum dini.