KOPENHAGEN, KOMPAS.TV - Hubungan Amerika Serikat (AS) dan Denmark semakin tegang usai Presiden terpilih AS Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk mencaplok Greenland.
Apalagi, Trump mengatakan akan menggunakan kekuatan militer untuk mencaplok Greenland bila diperlukan, yang membuat perang bisa terjadi jika Denmark menolak keinginan tersebut.
Hal itu tidak hanya membuat was-was pemerintah, tetapi juga para pengusaha Denmark.
Baca Juga: Trump Serius Ingin Caplok Greenland, Denmark Mulai Dilanda Ketakutan
Pasalnya, Trump mengancam akan menghukum Denmark dengan menerapkan tarif tinggi jika menolak menyerahkan Greenland.
“Kami melihat situasi ini sangat, sangat serius,” tutur Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen, seperti dilansir BBC, Jumat (10/1/2025).
Meski begitu, Rasmussen menegaskan pemerintah Denmark tak memiliki ambisi untuk melakukan eskalasi dengan terlibat dalam perang kata-kata.
Sementara Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menepis kemungkinan AS menggunakan kekuatan militer untuk mencaplok Greenland.
“Saya tak memiliki fantasi untuk membayangkan hal itu akan terjadi,” ucap sang pemimpin pemerintahan.
Meski hampir semua pihak di Denmark mengimbau untuk tetap tenang, sejumlah pertemuan tingkat tinggi telah dilakukan di Kopenhagen pekan ini.
Hal itu merefleksikan kejutan yang disebabkan pernyataan Trump.
PM Greenland Mute Egede terbang ke Kopenhagen untuk bertemu dengan PM Frederiksen dan Raja Frederik X, Rabu (8/1/2025).
Pada Kamis (9/1/2025) malam, para pemimpin partai dari seluruh spektrum politik berkumpul dan melakukan pertemuan luar biasa dengan Frederiksen di parlemen Denmark untuk membahas situasi tersebut.
Meski banyak pihak di Denmark melihat itu sebagai provokasi Trump, Frederiksen secara umum berusaha bersikap lunak.
Baca Juga: Hamas Tak Takut Ancaman Trump Bikin Timur Tengah Jadi Neraka: Israel Tetap Harus Cabut dari Gaza
Ia berulang kali menyebut AS sebagai mitra terdekat Denmark.
Pada Selasa (7/1/2025) lalu, Trump mengatakan AS membutuhkan Greenland untuk tujuan keamanan nasional.
“Orang-orang tidak tahu apakah Denmark memang memiliki hak legal untuk itu, namun jika memang punya, mereka harus memberikannya karena kami membutuhkan untuk keamanan nasional,” ujarnya.
Sumber : BBC
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.