DAMASKUS, KOMPAS.TV - Perdana menteri interim Suriah yang baru ditunjuk, Mohammed Al-Bashir menyatakan, kolaborator militer rezim Bashar Al-Assad akan diadili.
Al-Bashir berjanji pihaknya akan mengadili para pihak yang "tangannya berlumuran darah."
Kendati demikian, Al-Bashir menjamin para pegawai pemerintah tetap akan bisa bekerja.
Menurutnya, salah satu prioritas pemerintahan interim Suriah saat ini adalah memastikan warga bisa kembali bekerja.
Baca Juga: Dua Kelompok Pemberontak Bertempur di Timur Laut Suriah, 100.000 Penduduk Terpaksa Mengungsi
"Sebagian besar pegawai yang bekerja di lembaga-lembaga ini (lembaga pemerintah) telah kembali dan meneruskan pekerjaannya," kata Al-Bashir dikutip Al Jazeera, Kamis (12/12/2024).
"Pintu selalu terbuka untuk semua pegawai, kecuali mereka yang tangannya berlumuran darah dari institusi militer atau shabiha (milisi pro-Assad)."
Al-Bashir menyatakan, individu-individu yang terlibat militer akan diadili lebih dulu.
Jika tidak terbukti bersalah, mereka baru dibolehkan kembali bekerja.
Selain itu, Al-Bashir menyatakan, pihaknya akan melindungi hak-hak minoritas di Suriah di tengah kabar pembakaran makam ayah Bashar Al-Assad, Hafez Al-Assad di Latakia, Suriah.
Nasib minoritas Suriah menjadi sorotan usai pemerintahan direbut oleh pemberontak yang dipimpin Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).
Kelompok pemberontak ini sebelumnya terafiliasi Al-Qaida hingga memisahkan diri pada 2016.
HTS ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris Raya.
Usai merebut Damaskus, pemimpin HTS, Abu Mohammed Al-Golani menegaskan, pihaknya akan mengutamakan persatuan Suriah dan menjaga inklusivitas.
Baca Juga: Kehilangan Rezim Assad, Pemimpin Iran Khamenei Sebut Suriah Sedang Dijajah: Perlawanan Akan Bangkit
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.