Wapres Filipina Sara Duterte Terpojok, Pemakzulannya Dituntut Tokoh Masyarakat Sipil dan Agama

MANILA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte semakin terpojok setelah kelompok masyarakat sipil mengajukan tuntutan pemakzulan kepadanya.

Tuntutan itu diajukan Senin (2/12/2024), dengan dasar pelanggaran konstitusi dan pelanggaran berat.

Sara Duterte saat ini tengah terlibat dalam perselisihan sengit dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. alias Bongbong Marcos.

Baca Juga: Perang Dunia III Disebut Telah Terjadi, Ahli Ungkap Sudah Dimulai Sejak Kejadian Ini

Ia juga menjadi subjek penyelidikan atas pengeluarannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sara Duterte sendiri menyangkal telah membuat kesalahan.

Pengaduan pemakzulan tersebut mencakup dari tokoh masyarakat sipil dan agama, serta mantan pejabat pemerintah yang kritis terhadap ayahnya, eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

“Wakil Presiden telah mengurangi jabatan publik menjadi sebuah platform untuk retorika kekerasan, pengayaan pribadi, hak elitis dan perisai untuk impunitas,” ujar salah satu penggugat Teresita Quintos Deles, dikutip dari South China Morning Post.

Perwakilan dari Partai Oposisi Akbayan mendukung pengaduan tersebut di DPR Filipina.

Sara Duterte sendiri tak segera merespons terkait pemakzulan tersebut.

Upaya pemakzulan tersebut merupakan perubahan terbaru dalam pertikaian besar di antara tiga pejabat tertinggi Filipina, setelah runtuhnya aliansi kuat antara keluarga mereka.

Padahal sebelumnya, aliansi tersebut yang menyebabkan kemenangan besar Marcos pada pemilu 2022.

“Pemakzulan ini bukan sekadar pertarungan hukum, namun juga perang moral untuk mengembalikan martabat dan kesopanan pelayanan publik,” ujar juru bicara para pengadu Leila De Lima.

Baca Juga: Joe Biden Ampuni Putranya Hunter Biden atas Kasus Pajak dan Senjata, Dianggap Ingkar Janji

Leila De Lima sendiri merupakan kritikus keras kampanye anti-narkotika yang dijalankan ayah Sara Duterte.

Pengaduan tersebut menuduh Duterte melakukan korupsi dan melanggar konstitusi dengan menolak menghadiri dengar pendapat mengenai anggarannya dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden dan Menteri Pendidikan, yang melanggar sistem checks dan balances.

Mereka juga menuduh Sara Duterte sangat tak kompeten dan melalaikan tugas.