Bongbong Marcos Tegaskan Politik Kotor Tidak Akan Jatuhkan Filipina

MANILA, KOMPAS.TV – Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. menegaskan politik kotor tidak akan menjatuhkan negaranya serta menekankan pentingnya supremasi hukum di tengah meningkatnya ketegangan politik di dalam negeri. 

Pernyataan tersebut menjadi respons atas tuduhan kontroversial Wakil Presiden Sara Duterte yang mengaku telah merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Bongbong Marcos, istrinya Liza Araneta-Marcos, dan Ketua DPR Martin Romualdez.

“Sebagai negara demokrasi, kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Kebenaran tidak boleh dimatikan,” ujar Bongbong Marcos, Senin (25/11/2024), dikutip dari Anadolu.

Respons itu disampaikan setelah Duterte, Jumat (22/11/2024), mengeklaim bahwa dirinya telah memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan pembunuhan jika dirinya terbunuh.

"Jika saya dibunuh, jangan berhenti sampai Anda membunuh mereka," kata Duterte, menuduh Romualdez sebagai dalang yang ingin menyingkirkannya.

Duterte menuding Romualdez, yang juga sepupu Bongbong Marcos, melihatnya sebagai ancaman terbesar terhadap ambisinya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028.

Retaknya Aliansi Politik

Marcos dan Duterte sebelumnya menjadi sekutu strategis dalam Pemilu 2022, membawa keduanya pada masa jabatan enam tahun. 

Baca Juga: Saat Sara Duterte Sewa Pembunuh Bayaran: Jika Saya Dibunuh, Bunuh Bongbong Marcos

Namun, hubungan keduanya merenggang beberapa bulan terakhir, ditandai dengan pengunduran diri Duterte dari kabinet pada Juni 2024.

Duterte yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan menyatakan, setelah pengunduran dirinya, unit keamanan pribadinya dialihkan ke bawah kendali Komando Keamanan Presiden (Presidential Security Command/PSC). 

Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelemahan keamanan dirinya dan kantor Wakil Presiden.

“Keamanan Wakil Presiden sekarang berada di bawah kendali Kantor Presiden. Ini jelas untuk melemahkan saya, tidak ada alasan lain,” kata Duterte dalam sebuah pernyataan, Selasa (26/11/2024).

Ketegangan politik semakin meningkat setelah DPR, yang dipimpin Romualdez, menghentikan alokasi dana khusus untuk kantor Wakil Presiden. Langkah ini memperkuat dugaan adanya konflik internal di tubuh pemerintahan.

Bongbong Marcos menegaskan bahwa Kongres harus tetap menjalankan fungsi independensinya sebagai pilar demokrasi. 

“Saya tidak akan mengompromikan supremasi hukum, yang harus diterapkan pada siapa pun tanpa pandang bulu,” katanya.

Ia juga mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dalam melindungi kepentingan negara dan konstitusi, serta tidak menghalangi upaya pencarian kebenaran. 

Baca Juga: Pernyataan Presiden Filipina Marcos usai Terima Ancaman Pembunuhan dari Wapres Sara Duterte