Arab Saudi Umumkan Aliansi Internasional untuk Wujudkan Negara Palestina Merdeka

NEW YORK, KOMPAS TV – Arab Saudi pada Kamis, 26 September 2024 waktu New York mengumumkan pembentukan aliansi internasional untuk mewujudkan negara Palestina dan menerapkan solusi dua negara. 

"Mewakili bangsa Arab dan Islam serta mitra Eropa kami, hari ini kami mengumumkan peluncuran Aliansi Internasional untuk Menerapkan Solusi Dua Negara. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan inisiatif ini," ungkap Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan dalam pertemuan tingkat menteri terkait Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Kamis waktu setempat, atau Jumat (27/9) waktu Indonesia.

Meskipun Faisal tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai aliansi ini, dia menekankan pentingnya upaya internasional tersebut. 

Faisal mengutuk krisis kemanusiaan yang mengerikan akibat perang di Gaza serta pelanggaran berat yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Tepi Barat, menurut laporan Saudi Press Agency (SPA). Ia menggambarkan tindakan ini sebagai bagian dari kebijakan pendudukan yang lebih luas dan ekstremisme kekerasan.

"Hak membela diri tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, penghancuran sistematis, pengusiran paksa, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, hasutan kebencian, dehumanisasi, atau penyiksaan sistematis, termasuk kekerasan seksual dan kejahatan lain yang telah didokumentasikan oleh laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa," tegas Faisal.

Menyikapi eskalasi kekerasan di wilayah tersebut, termasuk serangan Israel yang berkelanjutan terhadap Lebanon, Faisal memperingatkan potensi konflik yang lebih luas. 

"Kami menyaksikan eskalasi berbahaya di wilayah ini yang memengaruhi saudara kami di Lebanon dan mengancam menyalakan perang regional yang membahayakan kawasan kami dan seluruh dunia."

Faisal juga menyerukan penghentian segera perang yang sedang berlangsung serta semua pelanggaran hukum internasional. 

Baca Juga: Indonesia Desak Dunia Akui Palestina untuk Mewujudkan Solusi Dua Negara

Dia mempertanyakan kredibilitas sistem internasional saat ini, dengan menyatakan, "Kita harus bertanya pada diri sendiri, apa yang tersisa dari kredibilitas dan legitimasi tatanan global ketika kita berdiri tak berdaya menghentikan mesin perang, sementara beberapa pihak bersikeras menerapkan hukum internasional secara selektif dalam pelanggaran terang-terangan terhadap standar paling dasar dari kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia."

Faisal menegaskan kembali bahwa pembentukan negara Palestina merdeka adalah hak mendasar dan dasar perdamaian, bukan hanya hasil akhir yang bisa dinegosiasikan dalam proses politik yang jauh. 

"Kami menghargai negara-negara yang baru-baru ini mengakui Palestina, dan kami menyerukan kepada semua negara untuk menunjukkan keberanian dan mengambil langkah yang sama, bergabung dengan konsensus internasional yang diwakili oleh 149 negara yang telah mengakui Palestina," ujar Faisal.

Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam perang lintas perbatasan sejak perang Israel di Gaza dimulai, yang telah menewaskan lebih dari 41.500 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, setelah serangan lintas perbatasan oleh Hamas pada bulan Oktober lalu.

Baca Juga: Arab Saudi Bentuk Aliansi untuk Dirikan Negara Palestina Merdeka

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan di X bahwa pertemuan pertama akan diadakan di Riyadh dan Brussels.

Setelah pecahnya perang Gaza pada Oktober lalu antara Israel dan kelompok Palestina Hamas yang menguasai Gaza, Arab Saudi menghentikan rencana yang didukung AS untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, menurut dua sumber yang akrab dengan pemikiran Riyadh awal tahun ini.

"Menerapkan solusi dua negara adalah solusi terbaik untuk menghentikan siklus konflik dan penderitaan, serta menegakkan realitas baru di mana seluruh kawasan, termasuk Israel, menikmati keamanan dan kehidupan berdampingan," ungkap bin Farhan.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pekan lalu mengatakan bahwa kerajaan tidak akan mengakui Israel tanpa terbentuknya negara Palestina dan mengecam keras "kejahatan pendudukan Israel" terhadap rakyat Palestina.