Taliban Tak Terima Dianggap Diskriminasi Perempuan Afghanistan: Tuduhan Ini Absurd

KABUL, KOMPAS.TV - Pemerintah Taliban tak terima dengan tuduhan bahwa pihaknya telah mendiskriminasi perempuan Afghanistan selama berkuasa dan melanggar hak-hak asasi manusia. Pernyataan Taliban ini disampaikan usai empat negara menyatakan akan menuntut organisasi yang menguasai Afghanistan tersebut sehubungan diskriminasi perempuan.

Di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (25/9/2024) lalu, perwakilan dari Australia, Kanada, Jerman, dan Belanda bertemu untuk membahas tuntutan terhadap Taliban. Organisasi itu dituduh melanggar Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Baca Juga: PBB Pilih Terus Jalin Kontak dengan Taliban meski Ada Aturan Baru yang Makin Menekan Hak Perempuan

Lebih dari 20 negara dilaporkan mendukung langkah hukum empat negara tersebut. Negara-negara itu juga merilis pernyataan bersama bahwa mereka tidak mengakui Taiban sebagai pemerintah Afghanistan yang sah.

"Kami mengutuk pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang sistematis dan kejam di Afghanistan, khususnya diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan," demikian pernyataan bersama negara-negara tersebut dikutip Associated Press.

Deputi juru bicara Taliban, Hamdullah Fitrat menolak tuduhan tersebut dan menegaskan pihaknya tidak menerapkan diskriminasi di Afghanistan. Fitrat menyebut Taliban menjamin hak asasi manusia di Afghanistan.

"Sayangnya, sebuah upaya telah ditempuh untuk menyebarkan propaganda terhadap Afghanistan melalui mulut segelintir perempuan pelarian (Afghanistan) dan menjungkirbalikkan situasi yang ada," kata Fitrat via media sosial X.

"Tuduhan bahwa Emirat Islam Afghanistan (Taliban) melanggar hak asasi manusia dan diskriminasi gender itu absurd."

Taliban menyebut kritik terhadap kebijakan mereka sebagai bentuk interferensi dari luar. Kelompok yang menguasai Afghanistan sejak 2021 itu menekankan bahwa mereka sebatas menjalankan syariat Islam yang sesuai pandangan mereka.

Nasib perempuan Afghanistan menjadi sorotan usai Taliban mendepak pemerintahan Ashraf Ghani pada 2021 silam. Pemerintah yang didirikan Taliban dilaporkan melarang perempuan mengenyam pendidikan menengah dan mewajibkan perempuan menutupi muka di ruang publik.

Baca Juga: Isi Pidato Lengkap Retno Marsudi di Debat Terbuka PBB, Bicarakan Palestina dan Kritik Dewan Keamanan