AS Dukung Penambahan Dua Kursi Tetap Dewan Keamanan PBB bagi Negara-Negara Afrika

NEW YORK, KOMPAS.TV – Amerika Serikat (AS) mendukung penambahan dua kursi tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk negara-negara Afrika dan satu kursi yang akan digilir di antara negara-negara kepulauan di Pasifik. 

Dukungan itu akan diumumkan Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Kamis (12/9/2024).

Langkah tersebut diambil saat AS berupaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Afrika, yang banyak kecewa dengan dukungan Washington kepada Israel dalam serangannya ke Gaza. 

Selain itu, AS dinilai ingin mempererat hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik yang berperan penting untuk menahan pengaruh China di kawasan tersebut.

Dilansir The Straits Times, Thomas-Greenfield mengatakan dia berharap pengumuman tersebut akan "mendorong agenda ini maju sehingga kita bisa mencapai reformasi Dewan Keamanan di masa depan." 

Dia juga menggambarkan langkah ini sebagai bagian dari warisan Presiden AS Joe Biden.

Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Kecam Serangan Militer Israel terhadap Pekerja Kemanusiaan

Reformasi Dewan Keamanan PBB

Dorongan untuk menambah dua kursi tetap bagi Afrika dan satu kursi bergilir untuk negara-negara kepulauan Pasifik merupakan bagian dari dukungan lama AS agar India, Jepang, dan Jerman juga mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan.

Negara-negara berkembang lama menuntut kursi tetap di Dewan Keamanan, badan paling kuat di PBB. 

Namun, bertahun-tahun pembicaraan tentang reformasi belum membuahkan hasil, dan masih belum jelas apakah dukungan AS dapat memicu tindakan nyata.

Baca Juga: Palestina Ajukan Draf Resolusi PBB yang Desak Israel Hengkang dari Gaza dan Tepi Barat dalam 6 Bulan

Sebelum pengumuman di Dewan Hubungan Luar Negeri di New York, Kamis, Thomas-Greenfield menegaskan kepada Reuters bahwa Washington tidak mendukung perluasan hak veto di luar lima negara yang saat ini memilikinya.

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi, embargo senjata, dan mengizinkan penggunaan kekuatan militer.