Kanada Tangguhkan Penjualan Senjata ke Israel dan Batalkan Kontrak Amunisi

TRENTON, KOMPAS.TV - Kanada mengumumkan mereka menangguhkan 30 izin penjualan senjata ke Israel dan membatalkan kontrak yang melibatkan amunisi buatan Quebec yang akan dikirim melalui perusahaan Amerika Serikat (AS) ke angkatan bersenjata Israel.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly, Selasa (10/9/2024) waktu setempat atau Rabu (11/9) waktu Indonesia.

Joly menegaskan Kanada tidak akan membiarkan amunisi yang diproduksi oleh anak perusahaan General Dynamics asal AS, yang beroperasi di Kanada, dijual atau dikirim ke negara lain untuk kemudian dijual ke Israel. 

Langkah ini disambut positif oleh National Council of Canadian Muslims (NCCM), organisasi advokasi muslim terbesar di Kanada. Mereka menilai pernyataan Joly menunjukkan komitmen Kanada terhadap larangan penjualan senjata ke Israel.

"NCCM mengapresiasi sikap tegas Menteri Joly yang menegaskan bahwa kebijakan Kanada untuk melarang penjualan senjata ke Israel tetap berlaku. Joly juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan adanya celah dalam penjualan bahan peledak oleh General Dynamics," ungkap NCCM di X.

Masalah penjualan senjata Kanada melalui negara perantara ke Israel memang telah menjadi kontroversi. 

Joly menegaskan transaksi seperti ini dilarang keras oleh kebijakan Kanada. 

“Mengenai General Dynamics, kebijakan kami sangat jelas. Kami tidak akan membiarkan senjata atau bagiannya dikirim ke Gaza, tanpa kecuali. Kami terus berkomunikasi dengan General Dynamics mengenai hal ini,” tegas Joly.

Baca Juga: Capres AS Kamala Harris Tegaskan Tidak Akan Ada Embargo Senjata untuk Israel

Namun, Centre for Israel and Jewish Affairs menganggap pernyataan Joly sebagai “pergeseran yang mengganggu” dalam kebijakan pemerintah Kanada, menurut laporan Globe and Mail.

Inggris awal bulan September 2024 menangguhkan beberapa izin penjualan senjata ke Israel, mengemukakan adanya "risiko jelas" bahwa peralatan tersebut dapat digunakan untuk melanggar hukum internasional secara serius seperti laporan BBC, Selasa (3/9). 

Menlu Inggris David Lammy mengumumkan London akan menangguhkan 30 dari 350 izin ekspor senjata ke Israel, mencakup peralatan seperti suku cadang untuk pesawat tempur, helikopter, dan drone.

Seorang menteri Israel menyebut keputusan ini sebagai "pesan yang salah" dan mengecewakan. Namun, kelompok hak asasi manusia Amnesty International UK menyebut penangguhan ini "terlalu terbatas". Lammy menyatakan bahwa Inggris tetap mendukung hak Israel untuk membela diri, dan keputusan ini tidak dianggap sebagai embargo senjata.

Dalam ringkasan tertulis mengenai keputusannya, pemerintah Inggris menyebut pendekatan Israel terhadap bantuan untuk Gaza dan perlakuan tentara Israel terhadap tahanan sebagai faktor kunci dalam keputusan ini. Namun, tidak dijelaskan bagaimana penangguhan izin ini akan memengaruhi isu-isu tersebut.

Bagian-bagian yang diproduksi di Inggris untuk pesawat tempur F35 yang digunakan Israel untuk menyerang target di Gaza tidak termasuk dalam larangan Inggris, karena pesawat tersebut merupakan bagian dari program global.

Keputusan ini lebih signifikan secara politik daripada militer, karena penjualan senjata Inggris ke Israel hanya berkontribusi sekitar 1% dari impor pertahanan negara tersebut.