PBB Kirim Tim Pencari Fakta ke Bangladesh untuk Selidiki Pelanggaran HAM saat Kerusuhan

DHAKA, KOMPAS.TV – Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengumumkan mereka akan mengirimkan tim pencari fakta ke Bangladesh, Jumat (30/8/2024). Tujuannya, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam meredam aksi protes yang dipimpin oleh mahasiswa terhadap pemerintahan sebelumnya musim panas ini. 

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyatakan ia menerima undangan dari pemimpin sementara negara tersebut, Muhammad Yunus, untuk mengirim tim ke Bangladesh. Kunjungan ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan.

Muhammad Yunus, seorang peraih Nobel Perdamaian, mengambil alih kepemimpinan bulan ini setelah mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri dan melarikan diri ke India di tengah gelombang pemberontakan massal. 

PBB melaporkan hampir 650 orang tewas sejak 15 Juli ketika protes mahasiswa berubah menjadi kekerasan.

Angka tersebut mencakup korban tewas akibat kekerasan baru setelah Hasina meninggalkan negara pada 5 Agustus.

Baca Juga: Mantan PM Bangladesh Tuduh AS Dalang Penggulingannya karena Tolak Beri Pulau Kecil di Teluk Benggala

Sebuah tim pendahuluan dari PBB telah mengunjungi Bangladesh minggu lalu dan bertemu dengan para pemimpin mahasiswa yang terlibat dalam protes, termasuk beberapa yang sempat ditahan.

Mereka juga bertemu dengan pejabat pemerintah sementara, aparat kepolisian, jurnalis, pembela hak asasi manusia, dan pihak lainnya.

Tim tersebut menerima komitmen dari pihak berwenang untuk memberikan "kerja sama penuh" dengan pekerjaan mereka, kata kantor hak asasi manusia PBB. 

“Kantor Hak Asasi Manusia PBB berharap dapat mendukung pemerintah sementara dan rakyat Bangladesh dalam momen krusial ini untuk menghidupkan kembali demokrasi, mencari akuntabilitas dan rekonsiliasi, serta memajukan hak asasi manusia bagi semua rakyat di Bangladesh,” demikian pernyataan resmi kantor tersebut.