Hadapi Ancaman China tapi Kekurangan Personel, Jepang Naikkan Anggaran Pertahanan, Ini Fokusnya

TOKYO, KOMPAS.TV – Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah, yaitu 8,5 triliun yen (sekitar Rp878 triliun), untuk tahun 2025.

Anggaran ini dirancang memperkuat pertahanan di barat daya Jepang dekat China, dan fokus pada pengembangan drone dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengatasi kurangnya personel militer akibat menurunnya populasi.

Permintaan anggaran ini adalah bagian dari rencana lima tahun Jepang untuk meningkatkan kemampuan militernya.

Jepang berencana menghabiskan 43 triliun yen (sekitar Rp4.441 triliun) hingga 2027, dengan tujuan menggandakan anggaran militer tahunan menjadi sekitar 10 triliun yen, menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan anggaran militer terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat (AS) dan China.

Jepang mempercepat penguatan pertahanan di wilayah barat daya ini karena meningkatnya ancaman militer dari China dan ketegangan di laut regional.

China semakin sering terlibat bentrokan dengan penjaga pantai Filipina di Laut China Selatan dan mengirim kapal-kapal penjaga pantainya untuk melanggar perairan di sekitar pulau-pulau yang dikendalikan Jepang di Laut China Timur, yang juga diklaim oleh Beijing.

Untuk menanggapi ancaman ini, Jepang mengalokasikan 970 miliar yen (sekitar Rp100 triliun) dari anggaran tersebut untuk memperkuat kemampuan serangan balik dengan mengembangkan dan membeli rudal jarak jauh serta peralatan peluncurannya, termasuk dari kapal perusak Aegis.

Baca Juga: Helikopter Blackhawk Militer Jepang yang Angkut 10 Tentara Hilang, Diduga Jatuh ke Laut

Sebagian dari anggaran ini juga akan digunakan untuk mengembangkan jaringan satelit yang dapat mendeteksi aktivitas terkait rudal dari negara-negara seperti Korea Utara, China, dan Rusia.

Di tengah upaya membangun kemampuan militer, Jepang juga menghadapi tantangan besar berupa penurunan jumlah personel militer.

Untuk mengatasi hal ini, Jepang berencana membeli lebih banyak drone untuk misi pengawasan dan pertempuran, serta membangun kapal perusak serbaguna baru yang membutuhkan lebih sedikit awak kapal.

Menurut laporan terbaru dari Kementerian Pertahanan Jepang, "Karena menurunnya angka kelahiran dan populasi usia kerja, Jepang akan menghadapi kekurangan tenaga kerja yang serius. Kita perlu membangun organisasi yang dapat bertempur dengan cara baru sambil memperkuat kekuatan pertahanan."

Selain itu, anggaran ini juga mencakup investasi dalam sistem AI untuk pengawasan di berbagai pangkalan militer serta otomatisasi penyimpanan persediaan.

Laporan tersebut juga menyerukan reformasi untuk meningkatkan gaji, lingkungan kerja, serta dukungan bagi perempuan yang bekerja, guna menarik lebih banyak perempuan untuk bergabung dengan militer.

Kementerian Pertahanan Jepang juga berupaya menangani serangkaian skandal termasuk pelecehan seksual dan kebocoran informasi yang baru-baru ini mencuat.