Presiden Prancis Bantah Penangkapan CEO Telegram Pavel Durov Bermotif Politik

PARIS, KOMPAS.TV - Presiden Prancis Emmanuel Macron, Senin (26/8/2024), mengeklaim penangkapan CEO Telegram, Pavel Durov, di Prancis tidak bermotif politik, melainkan bagian dari penyelidikan independen yang sedang berlangsung.

Durov yang ditahan di bandara Paris pada Sabtu (24/8/2024), dituding Prancis terlibat dalam kasus pencucian uang, perdagangan narkoba, dan pelanggaran lainnya melalui platform Telegram. 

Durov, yang memegang kewarganegaraan Rusia, Prancis, Uni Emirat Arab, dan St. Kitts dan Nevis, ditangkap berdasarkan surat perintah internasional.

Macron mengatakan dalam pernyataan di platform media sosial X bahwa Prancis "sangat berkomitmen" terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan informasi. 

Namun, ia juga menekankan "kebebasan tersebut harus dijalankan dalam kerangka hukum, baik di media sosial maupun di dunia nyata, untuk melindungi warga dan menghormati hak-hak fundamental mereka."

Macron membantah tuduhan bahwa penangkapan Durov bermotif politik.

"Penangkapan ini bukanlah keputusan politik. Masalah ini sepenuhnya berada di tangan para hakim."

Reaksi keras datang dari pemerintah Rusia, yang menuduh penangkapan Durov sebagai langkah politis dan bukti standar ganda Barat terkait kebebasan berbicara.

Baca Juga: Telegram Akhirnya Buka Suara Usai CEO Pavel Durov Ditangkap, Lakukan Pembelaan Diri

Namun, reaksi ini memicu tanda tanya, terutama mengingat pada 2018, Rusia sendiri pernah mencoba memblokir Telegram, meskipun akhirnya mencabut larangan tersebut pada 2020.

Durov dan saudaranya mendirikan Telegram, yang kini memiliki hampir satu miliar pengguna di seluruh dunia, setelah dia menghadapi tekanan dari pemerintah Rusia.

Pada 2013, Durov menjual sahamnya di VKontakte, situs jejaring sosial yang didirikannya pada 2006, setelah menghadapi tekanan pemerintah Rusia pasca-protes pro-demokrasi besar-besaran di Moskow pada 2011 dan 2012.