Perdana Menteri Baru Belanda Larang Ponsel di Rapat Kabinet untuk Cegah Penyadapan Elektronik

DEN HAAG, KOMPAS TV - Perdana Menteri Belanda yang baru, Dick Schoof mengeluarkan kebijakan melarang ponsel dan perangkat elektronik lainnya dalam rapat kabinet.

Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko penyadapan digital oleh pihak asing.

Menurut Schoof, langkah ini penting karena perangkat elektronik seperti ponsel dan tablet dapat berfungsi sebagai alat penyadapan.

"Ancaman spionase selalu ada. Perangkat elektronik ada mikrofon kecil, dan banyak negara yang tertarik dengan pengambilan keputusan di Belanda. Ini adalah langkah sederhana,semua ponsel harus dimasukkan ke dalam brankas," jelas Schoof, yang mantan kepala badan intelijen nasional.

Kebijakan ini berbeda dengan era sebelumnya di bawah kepemimpinan Mark Rutte, yang tidak memberlakukan larangan tersebut.

Baca Juga: Politikus Anti-Islam Pemenang Pemilu Belanda Umumkan Koalisi, Ingin Kurangi Jumlah Mahasiswa Asing

Rutte meninggalkan politik Belanda setelah pemilihan umum pada November lalu, di mana Partai Kebebasan yang dipimpin Geert Wilders meraih kemenangan.

Schoof, yang mulai menjabat pada Juli lalu menjelaskan, kebijakan ini didasarkan pada pengalamannya di bidang intelijen.

"Mungkin saya memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal ini," ungkapnya.

"Jadi, bagi saya ini adalah langkah yang wajar. Dan saya menemukan bahwa semua anggota kabinet langsung setuju." kata Schoof.

Erik Akerboom, kepala Badan Intelijen dan Keamanan Umum (AIVD) yang dulu dipimpin Schoof, telah memperingatkan tentang ancaman spionase dari China terhadap Belanda, khususnya di sektor teknologi tinggi.

"Setiap hari, mereka berusaha mencuri informasi dari Belanda," kata Akerboom kepada Associated Press.

Pemerintahan Schoof saat ini sedang merancang kebijakan rinci yang akan diumumkan bulan depan.