Perpecahan Makin Terbuka, Menhan Israel Kecam Ben-Gvir karena Dianggap Mengancam Keamanan Nasional

YERUSALEM, KOMPAS TV - Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir hari Jumat, 23/8/2024, menuduhnya melakukan tindakan yang "membahayakan keamanan nasional."

Gallant menyatakan dukungannya kepada Kepala Shin Bet, Ronen Bar, yang sebelumnya meminta agar Ben-Gvir dicopot dari jabatannya. Hal ini terkait peringatan Bar tentang meningkatnya kekerasan pemukim ilegal Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki serta insiden di Masjid Al-Aqsa.

Menurut laporan Channel 12 Israel, Ronen Bar telah mengirim pesan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memperingatkan bahwa kekerasan yang meningkat oleh pemukim ilegal bisa memicu eskalasi kekerasan yang lebih luas dan mengancam keamanan nasional Israel.

Dalam menanggapi peringatan ini, Ben-Gvir justru menuntut agar Bar dipecat dalam rapat Kabinet Keamanan Israel pada Kamis.

Ben-Gvir menuduh Bar gagal menjalankan tugasnya, terutama saat serangan pada 7 Oktober di permukiman ilegal dan pangkalan militer Israel.

Netanyahu, bagaimanapun, menolak membahas hal tersebut, menyebabkan Ben-Gvir meninggalkan rapat dengan marah.

Gallant menilai tindakan Ben-Gvir berisiko mengganggu keamanan nasional dan menimbulkan perpecahan di dalam negeri. Ia menegaskan peringatan dari Shin Bet adalah upaya untuk mencegah konsekuensi serius dari kebijakan-kebijakan Ben-Gvir.

Baca Juga: Jenderal Pensiunan Tel Aviv Peringatkan Israel Bisa Runtuh dalam Setahun jika Perang Terus Berlanjut

Ben-Gvir menanggapi dengan menuduh pemerintah gagal menangani ancaman dari Hizbullah di Lebanon dan lebih memilih fokus pada perselisihan internal.

Pemimpin oposisi, Yair Lapid, juga ikut mendesak agar Ben-Gvir dan sekutu-sekutu ekstremisnya dihapus dari pengambilan keputusan, serta menuntut tindakan tegas terhadap kekerasan pemukim ilegal di Tepi Barat.

Keterlibatan Ben-Gvir dalam mendukung kekerasan pemukim ilegal serta aksinya di Masjid Al-Aqsa telah memicu banyak kritik.

Laporan dari organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem, mengungkapkan ada rencana pemerintah untuk mengusir warga Palestina dari Tepi Barat, yang semakin memperkeruh situasi.

Sejak serangan besar-besaran Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 40.300 orang, ketegangan di Tepi Barat semakin meningkat.

Tercatat, lebih dari 640 warga Palestina tewas dan lebih dari 5.400 terluka akibat serangan tentara Israel di wilayah yang diduduki.

Dalam opini penting yang dikeluarkan pada 19 Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel atas tanah Palestina selama puluhan tahun adalah "ilegal" dan menuntut agar semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.