Menteri Unifikasi Korsel Desak Korut Buka Dialog Resmi, Tekankan Tidak Ada Penyatuan lewat Absorpsi

SEOUL, KOMPAS.TV - Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Yung-ho kembali mendesak Korea Utara untuk menanggapi tawaran Seoul mengenai pembukaan saluran dialog resmi antar-Korea. 

Dalam konferensi persnya, Jumat (16/8/2024), Kim menegaskan bahwa Korea Selatan tidak mencari unifikasi melalui absorpsi, melainkan menginginkan unifikasi yang terjadi secara bertahap dan damai.

Pernyataan Kim ini disampaikan sehari setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengusulkan pembentukan saluran dialog tingkat kerja dengan Korea Utara dalam pidatonya memperingati Hari Pembebasan. 

Yoon juga mengungkapkan visinya untuk mewujudkan unifikasi berbasis demokrasi liberal dan berkomitmen untuk memperluas arus informasi dari luar ke dalam wilayah Korea Utara.

"Karena presiden mengusulkan pembentukan saluran dialog antara kedua Korea, (saya) meminta Korea Utara untuk menerimanya," kata Kim di hadapan para wartawan dikutip dari Yonhap.

Ia menambahkan bahwa Korea Selatan terbuka untuk membahas berbagai isu, termasuk denuklirisasi, masalah kemanusiaan, dan pertukaran antar-Korea.

Kim juga menekankan pentingnya melanjutkan kembali saluran komunikasi antar-Korea serta saluran hotline militer yang telah dihentikan secara sepihak oleh Korea Utara. 

Hal tersebut, menurut Kim, merupakan langkah awal yang esensial untuk membuka jalur dialog yang lebih luas di masa mendatang.

Menanggapi pandangan skeptis yang menyatakan bahwa Korea Utara tidak akan merespons tawaran Seoul di tengah hubungan antar-Korea yang tegang, Kim tetap optimistis. 

"Korea Utara akan meninjaunya dengan saksama," katanya, mengisyaratkan harapan akan adanya tanggapan positif dari Pyongyang.

Baca Juga: Pejabat Misil Balistik Korea Utara Hadiri Pameran Senjata di Rusia, Moskow-Pyongyang Makin Erat