AS Tuntut Denuklirisasi di Semenanjung Korea, Minta Korut Kembali ke Meja Diplomasi

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Matthew Miller, mengungkapkan bahwa terdapat "konsensus hampir bulat" di antara berbagai negara untuk menentang tindakan provokatif Korea Utara. 

Pernyataan ini muncul setelah AS dan Australia secara bersama-sama menegaskan pentingnya denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.

Pernyataan tersebut disampaikan Miller dalam sebuah briefing pers pada Rabu (7/8/2024), sehari setelah pertemuan menteri pertahanan dan luar negeri AS serta Australia di Annapolis, Maryland.

Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat mengeluarkan pernyataan bersama yang mendorong Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan dan menghentikan tindakan-tindakan yang dinilai merusak stabilitas kawasan.

"Konsensus hampir bulat menyatakan bahwa tindakan Korea Utara tidak dapat diterima, dan mereka harus kembali ke diplomasi," ujar Miller dikutip dari Yonhap News Agency.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai pendekatan Washington dalam mempromosikan denuklirisasi di tengah absennya dialog dengan Pyongyang, Miller menekankan pentingnya kerja sama dengan sekutu dan mitra internasional. 

Ia menyatakan bahwa penolakan terhadap nuklirisasi Semenanjung Korea bukan hanya sikap AS, tetapi juga pandangan bersama banyak negara.

"Kami akan menyikapi hal ini dengan terus berkonsultasi dengan sekutu dan mitra kami, serta terus menegaskan bahwa bukan hanya Amerika Serikat yang menolak nuklirisasi Semenanjung Korea, bukan hanya Amerika Serikat yang menyerukan kembalinya diplomasi," kata dia.

Baca Juga: Korea Utara Ternyata Ingin Lanjutkan Negosiasi Nuklir jika Trump Kembali Jadi Presiden AS

Dalam kesempatan yang sama, Miller juga menyinggung laporan terbaru terkait penanaman ranjau darat oleh Korea Utara di sepanjang perbatasan antar-Korea. 

Langkah ini memicu kekhawatiran, terutama karena adanya kemungkinan ranjau tersebut terbawa aliran air ke Korea Selatan akibat hujan lebat.

"Kami jelas percaya bahwa Korea Utara seharusnya menghentikan tindakan-tindakan yang mengganggu stabilitas kawasan," ujarnya.

Sementara itu, AS juga memperpanjang pembatasan perjalanan ke Korea Utara selama satu tahun lagi. 

Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena masih adanya risiko serius bagi warganya terkait penangkapan dan penahanan jangka panjang di negara yang tertutup tersebut.

Pembatasan ini pertama kali diberlakukan pada September 2017, setelah insiden yang menimpa Otto Warmbier, seorang mahasiswa AS yang ditahan di Korea Utara. Warmbier dibebaskan dalam kondisi vegetatif dan meninggal tak lama setelah tiba di AS.

"Departemen Luar Negeri telah menentukan bahwa masih ada risiko serius bagi warga negara AS atas penangkapan dan penahanan jangka panjang yang dapat membahayakan keselamatan fisik mereka," demikian pernyataan resmi dari departemen tersebut.

Oleh karena itu, semua paspor AS akan tetap tidak valid untuk perjalanan ke, di, atau melalui Korea Utara, kecuali ada persetujuan khusus dari Menteri Luar Negeri. Pembatasan ini akan berlaku hingga 31 Agustus tahun depan.

Baca Juga: Kim Jong-un Kirim 250 Rudal Nuklir ke Unit Militer Terdepan, AS Minta Korut Hentikan Provokasi