Pembelot Korea Utara Jadi Wakil Menteri Korea Selatan, Posisi Tertinggi Pelarian Rezim Kim Jong-Un

SEOUL, KOMPAS.TV - Presiden Korea Selatan telah melantaik seorang pembelot Korea Utara sebagai wakil menteri.

Itu menjadi posisi teringgi dari pemerintahan Korea Selatan bagi pelarian dari rezim Kim Jong-un di negara itu.

Adalah Tae Yong-ho, yang merupakan mantan Wakil Duta Besar Korea Utara di London, yang membelot pada 2016, yang diangkat sebagai wakil Menteri pada Kamis (18/7/2024).

Baca Juga: Eks Analis CIA Didakwa sebagai Mata-Mata Korea Selatan, Tukar Informasi dengan Barang Mewah

Dikutip dari Associated Press, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol menunjuknya sebagai Sekretaris Jenderal untuk Dewan Penasihat Unifikasi Damai.

Jabatan tersebut adalah untuk memberikan saran kebijakan untuk unifikasi perdamaian Korea.

Penunjukkan itu membuat Tae menjadi pembelot Korea Utara pertama yang menjadi pejabat setingkat Menteri di Korea Selatan.

Menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, sekitar 34.000 pembelot Korea Utara telah tinggal di Korea Selatan.

Pada 2020, Tae terpilih sebagai anggota parlemen Korea Selatan.

Di Korea Selatan sendiri, ada sejumlah pembelot Korea Utara yang berperan sebagai anggota parlemen.

Kantor Presiden Korea Selatan pada pernyataannya mengatakan Tae merupakan orang yang tepat untuk posisi tersebut, karena ia dapat memanfaatkan pengalamannya tinggal di Korea Utara.

Juga dengan pengalaman kerjanya sebagai anggota Komite Parlemen Korea Selatan yang menangani masalah kebijakan luar negeri dan unifikasi.

Baca Juga: Penembak Trump Ternyata Bawa Detonator Kembang Api Sebelum Ditembak Mati Sniper Secret Service

Keputusan Tae untuk membelot, meski dirinya diplomat penting Korea Utara, karena ia tak ingin anaknya hidup menderita di Korea Utara.

Ia juga mengaku putus asa atas eksekusi yang dilakukan Kim Jong-un terhadap sejumlah pejabat Korea Utara, dan juga ambisi nuklirnya.

Korea Utara pun menyebut Tae sebagai “manusia sampah”, dan menuduhnya menggelapkan uang pemerintah dan melakukan kejahatan lainnya.